Bawa Peralatan Band, Demo Sambil Menyanyi di Depan DPRD Pamekasan, Cekamp Minta Cabut RUU Permusikan

TRIBUNJATIM.COM, PAMEKASAN - Ada-ada saja yang dilakukan sejumlah pemuda yang tergabung dalam Central Kreasi Aspirasi Muda se Pamekasan (Cekamp), dalam menyampaikan aspirasi ke DPRD Pamekasan.

Mereka tidak teriak-teriak, melainkan membawa peralatan band dan menabuh lalu bernyanyi, di pinggir jalan depan kantor DPRD Pamekasan, Senin (18/2/2019).

Karuan saja, penampilan mereka yang menyanyikan beberapa lagu bernada kritikan terhadap penguasa, seperti yang dibawakan Iwan Fals, di antaranya Bento, Tikus-Tikus Kantor dan Perahu Retak, menarik perhatian warga yang melintas di lokasi itu.

• Dua Rumah Warga di Pamekasan Hancur Tertimpa Pohon Tumbang, Kerugian Capai Jutaan Rupiah

• Dipukul Kepala Dusun Hingga Pingsan, Warga Pamekasan Madura Melapor ke Polisi

Sebagian warga, baik pria dan wanita berhenti untuk menyaksikan penampilan mereka. Sementara sejumlah aparat tetap siaga di sekitarnya. 

Berselang tidak berapa lama, mereka berhenti bernyanyi dan mikrofon diambil alih Koordinator lapangan, Indra.

Ia berdiri di pintu pagar DPRD dan berorasi meminta pimpinan DPRD ke luar menemui mereka, untuk mendengarkan tuntutannya.

• Pengunjung Ramaikan Wisata Api Tak Kunjung Padam di Pamekasan

Dalam orasinya itu, Indra, mendesak DPR RI bersikap tegas dengan segera melakukan pembatalan atau mencabut Rancangan Undang Undang (RUU) permusikan, beserta menghentikan seluruh proses yang tengah dijalankan di parlemen pada saat ini. 

Selain itu, mereka juga menuntut segera revisi isi dan naskah akademisi RUU permusikan dengan cara musyawarah musisi nasional.

Tentu dalam musyawarah ini, harus melibatkan perwakilan musisi daerah se-nusantara, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa pun bisa digalang lewat sisi musik, atau tidak sama sekali dengan aturan.

“Kami juga menuntut DPRD Pamekasan untuk selalu berperan aktif dalam mengawal semua yang menjadi tuntutan kami. Dan kami yakin, perwakilan kami yang duduk di dalam gedung ini, mendengar tuntutan kami dan akan berpihak pada kami,” kata Indra.

Diakui mengenai sertifikasi bagi pemusik ada yang sudah diterapkan di beberapa negara di luar sana.

Tetapi tidak ada satupun negara di dunia ini yang mewajibkan semua pelaku musik, melakukan uji kompetensi. Karena sebenarnya sertifikasi musik itu sifatnya pilihan dan bukan pemaksaan.

Kemudian Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Mohammad Sahur dan anggota Komisi I DPRD Pamekasan, Bahrullah, keluar dari gedung DPRD berjalan menemui mereka bersama staf Dinas Pemuda Olah Raga dan Kebudayaan (Disporabud) di pintu masuk pagar. 

Di hadapan pengunjuk rasa, Mohammad Sahur mengatakan berterima kasih kepada mereka yang telah menyampaikan aspirasinya untuk diteruskan ke DPR RI.

Sahur berjanji akan menampung aspirasi mereka dan segera diteruskan ke DPR RI menyangkut keluhan mereka.

“Kami mewakili DPRD Pamekasan, akan memperjuangkan aspirasi teman-teman untuk kami sampaikan ke DPR RI,” kata Mohammad Sahur.