Wagub Emil: KAD Jatim dan KPK RI Diharapkan Mampu Tegakkan Integritas di Jatim

Komite Advokasi Daerah (KAD) Jatim bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI diharapkan mampu menegakkan integritas di Jatim.

Wagub Emil: KAD Jatim dan KPK RI Diharapkan Mampu Tegakkan Integritas di Jatim
Istimewa
Wakil Gubernur Jawa Timur mendampingi KAD Provinsi Jawa Timur melakukan Upaya Pencegahan Korupsi Untuk Dunia Usaha di Ruang Rapat Utama Kantor Bappeda Prov. Jatim Lt. 3, Jalan Pahlawan Surabaya, Rabu (27/2/2019) siang. 

TRIBUNJATIM.COM - Komite Advokasi Daerah (KAD) Jatim bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI diharapkan mampu menegakkan integritas di Jatim.

Dalam pelaksanaannya, kedua lembaga tersebut bisa bekerja bersama dengan berbagai stakeholder internal dan eksternal pemerintah.

“Ini adalah multi stakeholder dialog dan multi stakeholder platform untuk memastikan integritas tidak hanya ditegakkan secara sepihak, tetapi bersama-sama dengan stakeholder internal dan eksternal pemerintah,” ujar Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak.

Dia ditemui saat mendampingi KAD Provinsi Jawa Timur melakukan Upaya Pencegahan Korupsi Untuk Dunia Usaha di Ruang Rapat Utama Kantor Bappeda Prov. Jatim Lt. 3, Jalan Pahlawan Surabaya, Rabu (27/2/2019) siang.

(Gubernur Jatim, Khofifah Minta KPK Bantu Jatim Bebas Korupsi)

(Sukseskan Pemilu, Karang Taruna Jatim Sebar Generasi Milenial Jadi Panitia Pemungutan Suara)

Emil sapaan akrab Wagub Jatim itu mengatakan, KAD dan KPK RI mempunyai peran strategis dalam menegakkan integritas.

Yakni seperti Jatim Amanah sesuai Nawa Bhakti Satya yang dijadikan visi dan misinya. Untuk itu, Wagub Emil Dardak ingin memastikan bahwa integritas tidak sepihak  bisa ditegakkan di Jatim.

Namun kenyataannya, dari data yang ia terima, 80 persen penegakan integritas tersebut melibatkan sektor swasta dengan modus suap-menyuap dan gratifikasi dalam rangka mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara.

“Jika lingkungan bisnis ini tidak bisa menjaga integritas, upaya untuk menjaga integritas pemerintah tidak bisa maksimal. Ini kontradiktif karena kita menginginkan sektor swasta maju,” pungkasnya.

Selain itu, KAD juga diharapkan mampu memberdayakan dan menginisiatifkan baik pelaku bisnis maupun regulator daerah dalam upaya pencegahan korupsi.

(Rincian Harta Prabowo Versi KPK, Motor Suzuki hingga Tanah di Bogor dan Jakarta yang Capai Rp 1,9 T)

(Temui Pasien di RSUD dr Soedono Madiun, Emil Dardak Tiba-tiba Teringat Adiknya)

Halaman
12
Editor: Anugrah Fitra Nurani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved