Keinginan Pemkot Surabaya Alih Kelola SMA/SMK, Khofifah : Harus Mengubah Aturan UU Lebih Dulu

"Jadi yang bisa dilakukan adalah dilakukan penyerahan. Jadi itu yang saya bicarakan dengan Bu Khofifah di samping masalah sosial," beber Risma.

Meski itu Risma menegaskan bahwa pertemuan dengan Khofifah itu masih informal.  Namun dari pertemuan itu Khofifah sempat berpesan pada Risma agar setelah pelantikan tim dari Pemkot Surabaya bisa bicara dengan tim Pemprov. 

"Kayaknya ibu Khofifah setuju. Semogalah, nanti agar banyak anak yang tertolong," katanya.

Dari sisi Pemkot sendiri mengaku sudah mempersiapkan jika kewenangan SMA SMK segera dilimpahkan ke Surabaya, di APBD disiapkan cadangan uang dari sisa anggaran tahun lalu sebesar Rp 500 miliar hingga Rp 600 miliar.

"Sebab kita nggak hanya berikan Bopda, kalau Bopda paling hanya Rp 200 miliar untuk negeri dan swasta. Tapi kita juga bantu untuk bangun bangunannya, fisiknya, peralatan laboratorium," urai Risma.

Uang yang semula dicadangkan untuk membeli peralatan seperti mobil pemadam kebakaran sky lift, ambulans standar internasional itu siap dialihkan untuk biaya pendidikan SMA SMK jika Pemprov memiliki kebijakan pengalihan kewenangan ke Pemkot.

"Nanti kalau gubernur melimpahkan ke kita, maka kita boleh pakai APBD, itu yang tertulis di surat Mendagri dulu. Tapi aku nggak tahu policynya. Sekali lagi ini bukan mendahului, sebab Bu Gubernur harus bicara sama timnya juga,  jangan salah lho nulisnya," tukas Risma.