KPU Kabupaten Malang Sosialisasikan Format Surat Suara, Pemkab Pastikan ASN Netral Dalam Pemilu
KPU Kabupaten Malang Sosialisasikan Format Surat Suara, Pemkab Pastikan ASN Netral Dalam Pemilu.
Penulis: Erwin Wicaksono | Editor: Sudarma Adi
lihat foto
Selain itu, pemilihan Calon DPR RI, Calon DPRD Provinsi, DPRD Kota maupun Kabupaten dan Calon DPD RI juga tak luput dari potensi kerawanan.
Untuk itu ia mengajak Bawaslu wajib berkoordinasi dengan pihaknya untuk menjaga Pemilu tetap kondusif. Ferry mengingatkan seluruh lapisan masyarakat dan stakeholder yang berkepentingan dengan Pemilu, harus memandang perbedaan, sebagai sebuah anugerah.
"Perbedaan pilihan dalam Pemilu 2019 tidak boleh menjadi penyebab perpecahan. Tapi harus menjadi suatu anugerah yang semakin meningkatkan persatuan serta kesatuan bangsa," tandas Ferry.
Di sisi lain, Plt Bupati Malang, Muhammad Sanusi menegaskan ASN harus netral dalam Pemilu nanti. Namun ia menerangkan hingga kini masih belum ditemui ASN yang kedapatan tidak netral
"Pastilah netralitas. ASN tak boleh ikut kampanye. Di internal juga sering kami sampaikan. Ada sanksinya yang kasih Bawaslu. Saat ini gak ada temua ASN yang tidak netral," klaim Sanusi.
Meski pelaksanaan Pemilu dan Pilkades dilaksanakan hampir berbarengan, Sanusi menganggap itu bukan sebuah masalah bagi pihaknya.
Tadi sudah disiapkan semua dari logistik sampai SDM. Kami dari forkopimda memastikan sudah siap. Gak ada pengaruh karena pelaksanaanya berbeda kalau di pilkades kan di masing-masing desa," tutur Sanusi.
Pemkab Malang juga optimistis masyarakat Kabupaten Malang sangat antusias dalam menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2019. .
"Karena ini merupakan Pemilu serentak pertama kali dalam memilih Presiden, DPR RI, DPRD dan DPD, maka saya yakin banyak masyarakat ingin berpartisipasi," ujar Sekda Kabupaten Malang Ir Didik Budi Muljono.
Didik meyakini masyarakat Kabupaten Malang banyak yang penasaran dengan Pemilu 2019 yang dilakukan secara serentak ini. Karena, hak suara dari masyarakat menentukan nasib bangsa ini lima tahun ke depan.
"Tentunya masyarakat ingin turut berpartisipasi dalam menentukan pemimpin serta wakil rakyat untuk periode lima tahun mendatang," ujarnya
