Jalani Sidang Perdana, Rekanan PT DPS Didakwa Korupsi Pengadaan Kapal, Langsung Ajukan Eksepsi

Jalani Sidang Perdana, Rekanan PT DPS Didakwa Korupsi Pengadaan Kapal, Langsung Ajukan Eksepsi.

Jalani Sidang Perdana, Rekanan PT DPS Didakwa Korupsi Pengadaan Kapal, Langsung Ajukan Eksepsi
TRIBUNJATIM.COM/KUKUH KURNIAWAN
Terdakwa Antonius Aris Saputra Saat Jalani Persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Rabu (10/04/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Antonius Aris Saputra jalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Surabaya di Juanda, Rabu (10/04/2019).

Terdakwa yang merupakan rekanan PT DPS (Dok dan Perkapalan Surabaya) ini menjalani persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan.

Sidang yang dimulai pukul 10.00 ini dipimpin langsung oleh majelis hakim Cokorda Gede Arthana.

Buntut Penetapan Eks Sekkota Malang Jadi Tersangka Korupsi APBD-P, KPK Panggil Wali Kota Sutiaji

Wali Kota Malang Sutiaji Diperiksa KPK, GMPK: Korupsi di Kota Malang Belum Selesai

Korupsi Berjemaah, 10 Anggota DPRD Kota Malang Divonis Berbeda & Denda Rp 200 Juta, Terima Putusan

Kasus Korupsi Jaspel Kepala Puskesmas Widang, Bupati Tuban: Jika Hukuman di Atas 5 Tahun, Dipecat!

Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjerat terdakwa dengan pasal 2 dan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

"Ancaman minimal empat tahun penjara," ujar JPU, Lilik Indah Wati ketika membacakan surat dakwaan.

Usai mendengarkan surat dakwaan, kuasa hukum beserta terdakwa langsung mengajukan eksepsi (keberatan) atas dakwaan dari JPU.

Dengan pengajuan keberatan tersebut, maka hakim ketua memutuskan melanjutkan persidangan dengan agenda eksespi atas dakwaan JPU pada Rabu, (24/04/2019).

Kuasa hukum terdakwa, Bobby Wijanarko Harmawan Hatta mengatakan masih akan mempelajari lagi surat dakwaan dari JPU.

"Kami masih belum dapat salinan surat dakwaan. Jadi masih akan kita pelajari dulu seperti apa," jelasnya singkat kepada TribunJatim.com.

Penyelidikan kasus besar ini dimulai ketika muncul laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan dugaan kerugian negara sebesar Rp. 60 miliar lebih dari nilai proyek pengadaan kapal sebesar Rp 100 miliar.

Proyek pengadaan kapal jensi floating crane ini terjadi pada 2016 lalu.

Pengadaan kapal ini sudah melalui proses lelang. Dan kapal sudah dibayar sebesar Rp 60 miliar lebih dari harga Rp 100 miliar. Dalam lelang disebutkan, pengadaan kapal dalam bentuk kapal bekas dan didatangkan dari negara di Eropa.

Namun, saat dibawa ke Indonesia, kapal tenggelam di tengah jalan. Sehingga muncul dugaan ada spesifikasi yang salah dalam pengadaan kapal tersebut.

Penulis: Kukuh Kurniawan
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved