Prabowo Tolak Hasil Penghitungan Suara Pemilu yang Banyak Kecurangan, KPU RI Langsung Bantah Tuduhan

TRIBUNJATIM.COM - Prabowo Subianto menyatakan penolakan atas hasil hitung suara pemilu suara Pemilu 2019 yang dinilai curang.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sebuah acara yang digelar oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) yang bertajuk pemaparan kecurangan Pemilu 2019.

Tepatnya Selasa (14/5/2019), BPN menggelar acara tersebut di Hotel Grand Sahid Jaya.

Acara pemaparan tersebut dihadiri oleh pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno bersama dengan sejumlah elit BPN.

• 6 Fakta Acara Ungkap Kecurangan Pemilu: BPN Tolak Hasil Hitung KPU, Prabowo Diklaim Menang 54,24%

• UPDATE REAL COUNT Pilpres 2019 di Provinsi Jawa Timur 14 Mei Jokowi VS Prabowo, Siapa Tertinggal?

Prabowo Subianto pun berkesempatan untuk berpidato dan menyampaikan penolakan atas hasil penghitungan suara Pemilu 2019 kali ini.

"Sikap saya yang jelas, saya akan menolak hasil penghitungan yang curang, kami tidak bisa menerima ketidakadilan, ketidakbenaran dan ketidakjujuran," kata Prabowo Subianto di depan ratusan pendukungnya.

Selain itu, Prabowo menetapkan bahwa masa depan bangsa berada di pundak KPU RI.

Masa depan bangsa bergantung maka apakah KPU akan terus membiarkan terjadinya kecurangan Pemilu atau menghentikannya.

"Kalau kau memilih ketidakadilan berarti kau mengizinkan penjajahan terhadap rakyat indonesia," katanya

Bahkan Prabowo Subianto mengatakan secara tegas bahwa Indonesia saat ini mengalami pemerkosaan demokrasi.

Prabowo Subianto mengaku bahwa rakyat telah menyerahkan mandat kepadanya bersama dengan Sandiaga Uno.

"Setelah kita memperhatikan dengan seksama, mendengar, dan meyakinkan diri kita dan rakyat kita bahwa kita telah memenangkan mandat dari rakyat, kita telah memenangkan mandat dari rakyat," pungkasnya.

BPN Tolak Hasil Perhitungan KPU

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menjelaskan penolakannya atas hasil penghitungan suara yang diselenggarakan oleh KPU RI.

Salah satu pihak yang menolak hasil hitung suara KPU RI yaitu Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso dalam acara pemaparan kecurangan Pemilu di Hotel Grand Sahid Jaya pada Selasa (14/5/2019).

"Kami Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi bersama-sama rakyat Indonesia yang sadar demokrasi menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan. Saya ulangi, kami Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi bersama rakyat Indonesia yang sadar demokrasi menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan," katanya.

Penolakan terasebut bukan tanpa alasan, menurut Djoko Santoso penyelenggaraan Pemilu 2019 kali ini sudah keluar dari prinsip Luber, sehingga tidak berlangsung jujur dan adil.

"Kita telah mendengar, melihat, memperhatikan secara mencermati paparan yang disampaikan para pakar para ahli tentang kecurangan pemilu 2019 pada sebelumnya, pada saat dan setelah pemilu yang bersifat TSM, ada juga yang menambahkan brutal," katanya.

• Banner Siap Kawal Prabowo-Sandi Jadi Presiden Terpampang di Tuban, Petugas Langsung Tertibkan

• Ketua Tim Cyber TKD Jatim Komentari Hasil Real Count KPU Pilpres 2019 Jokowi vs Prabowo di Jatim

Penolakan tegas BPN juga menurut Djoko berdasarkan rekomendasi dan laporan kecurangan dari Partai Politik Koalisi Adil dan Makmur.

"Pidato pak Sandiaga Uno juga mengungkapkan secara garis besar kecurangan yang terjadi," katanya.

Lantas bagaiamana reaksi KPU RI terhadap pernyataan yang dilontarkan oleh Prabowo Subianto?

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membantah tuduhan terkait banyaknya kesalahan terjadi saat penginputan data selama proses rekapitulasi hitung suara Pemilu 2019 yang mana tak dilakukan perbaikan.

Dalam hal ini Komisioner KPU Hasyim Asyari angkat suara dengan memberikan pernyataan seharusnya KPU memnita pihak yang menuduh tersebut untuk membuktikan secara jelas dan seperti apa hasil input data yang salah.

"Jadi kalau ada yang ngomong "suara kami segini, kenapa suara kami segini?" Itu kan mendalilkan. Kalau mendalilkan harus membuktikan," katanya Hasyim di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/5/2019).

Hasyim Asyari juga mengonfirmasi bahwa tuduhan-tuduhan tersebut sudah terklarifikasi atau diperbaiki dalam rapat pleno rekapitulasi suara di setiap tingkatan baik baik dari tingkat provinsi hingga tingkat kelurahan.

"Ya kan sudah terklarifikasi. Kalau gara-gara ada dugaan itu kan terklarifikasi di tingkat-tingkat itu. Kalau kecamatan, ada yang tidak puas, bisa diklarifikasi di tingkat kabupaten. Ya bukan diabaikan. Datanya aja kita cocokkan. Kemarin seperti di rekap Kalimantan Timur, Maluku Utara, kita juga cocok-cocok kan (di rekap tingkat nasional)," kata Hasyim. 

Kemudian, Hasyim menambahkan, kepada BPN agar bisa memberi bukti kesalahan input data perolehan suara dengan menggunakan data yang kuat.

Bilamana BPN tidak mampu memberikan pembuktian, maka tuduhan tersebut tidak benar adanya.

"Artinya begini ya, kalau secara hukum, cara berpikirnya begini, Barang siapa mendalilkan, dia harus membuktikan. Kalau tidak bisa membuktikan kan, dalilnya gugur," imbuhnya.

Ternyata, Komisioner KPU RI, Ilham Saputra membenarkan pernyataan Hasyim Asyari sekaligus mempersilakan seluruh peserta Pemilu termasuk BPN untuk menyampaikan dugaan kecurangan Pemilu.

Hanya, penting untuk diingat bahwa mereka harus menggunakan prosedur hukum yaitu dengan melaporkan dan membuktikannya kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Itu haknya untuk menyampaikan. Tapi, kemudian silakan dibuktikan dan dilaporkan ke Bawaslu. Gunakan prosedur hukum yang berlaku," kata Ilham di Kantor KPU RI.

• Prabowo-Sandi Menang Telak di Pamekasan, Ulama hingga Relawan 02 Gelar Deklarasi dan Tasyakuran

• Profil Pensiunan Jenderal yang Tuduh SBY Berbuat Licik di Pilres 2019, Sebut Soal Gagalkan Prabowo

Perlu diketahui, bahwa BPN mengundang KPU RI untuk hadir dalam acara yang bertema pemaparan kecurangan Pemilu 2019.

Namun, Ilham tidak mengonfirmasi apakah KPU menghadiri undangan tersebut, tetapi yang jelas KPU RI saat ini sedang disibukkan dengan kegiatan rekapitulasi suara nasional yang ditargetkan pada 22 Mei 2019 mendatang.

Ilham mengaku bahwa pihak KPU RI tidak memiliki waktu luang untuk hadir ke acara tersebut, kendati KPU RI masih berkutat dengan rapat pleno rekapitulasi sejak Jumat (10/5) kemarin, hingga tanggal 22 Mei 2019 mendatang.

"Kita sibuk rekapitulasi," kata dia singkat.

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Prabowo Subianto Tolak Penghitungan yang Curang dan Sebut Telah Memenangkan Mandat dari Rakyat