Pilpres 2019

Sekjen PDIP Komentari Link Berita Modal BPN Prabowo-Sandi untuk Lapor: 'Tak Punya Kekuatan Hukum'

Link Berita yang jadi modal Parabowo-Sandiaga membuktikan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif dinilai Hasto tidak memiliki kekuatan hukum

Sekjen PDIP Komentari Link Berita Modal BPN Prabowo-Sandi untuk Lapor: 'Tak Punya Kekuatan Hukum'
(KOMPAS.com/Devina Halim)
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto saat ditemui di kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019). 

TRIBUNJATIM.COM - Sekjen PDI Perjuangan Hato Kristiyanto menjelaskan modal bukti Prabowo-Sandiaga ke Mahkamah Konstitusi berupa puluhan link berita media tidak memiliki kekuatan hukum.

Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) yang dikoordinasi oleh Bambang Widjojanto mengajukan banyaknya link berita untuk menjadi bukti sengketa hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (25/5/2019) malam.

Bambang menjelaskan bahwa tim hukumnya sudah merumuskan apa benar Pilpres 2019 terjadi kecurangan terstruktur, sistematis dan massif dan semua gugatan Prabowo-Sandiaga telah diterima oleh panitera Mahkamah Konstitusi (MK).

"MK telah banyak memutuskan perkara sengketa pemilihan khususnya kepala daerah dengan prinsip terstrukur, sistematis dan masif," ujar Bambang Widjojanto saat jumpa pers di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019).

Prabowo-Sandiaga Ajukan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi, Ketua TKD Jatim Beri Tanggapan

La Nyalla Instruksikan Kader Pemuda Pancasila Untuk Damaikan Pendukung Jokowi dan Prabowo

Pun Bambang Widjojanto sempat mengatakan masalah barang bukti akan disampaikan pada waktunya ditambah dengan keterangan saksi fakta dan para ahli.

Tim hukum Prabowo-Sandiaga melampirkan puluhan berita media untuk mendukung argument adanya TSM di Pilpres 2019.

Berdasarkan isi berkas tersebut ada lima bentuk kecurangan dan pelanggaran pemilu masih terkait, pertama penyalahgunaan APBN, kedua ketidaknetralan aparatur negara: polisi dan intelijen.

Ketiga, penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, keempat pembatasan kebebasan media dan pers dan yang kelima adalah diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan pengeakan hukum.

Prabowo Daftarkan Sengketa Pilpres, Yusril Tim Advokasi Jokowi Tegaskan Tak Akan Lobi atau Suap MK

Mahfud MD Sebut BPN Andalkan Pengacara Terbaik, Amien Rais Pesimistis Prabowo-Sandi Menang di MK

Dalam hal ini, Hasto Kristiyanto selaku Sekjen PDI Perjuangan menanggapi seharusnya bukti gugatan atas hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan mampu mengungkap kecurangan terstruktur, sistematis dan massif (TSM).

Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Hasto Kristiyanto menilai lampiran bukti Tim Hukum Prabowo-Sandiaga banyak didsarkan pada berita media.

Halaman
1234
Penulis: Elma Gloria Stevani
Editor: Melia Luthfi Husnika
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved