Pemprov Jawa Timur Beri Bantuan Hukum Gratis untuk Masyarakat Miskin Lewat Program 'Jatim Amanah'

Pemprov Jawa Timur melaunching program 'Jatim Amanah' sebagai wujud pelaksanaan program 99 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.

Pemprov Jawa Timur Beri Bantuan Hukum Gratis untuk Masyarakat Miskin Lewat Program 'Jatim Amanah'
TRIBUNJATIM.COM/SOFYAN ARIF CANDRA SAKTI
Plt Asisten I Setdaprov Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo, saat launching program 'Jatim Amanah' sebagai wujud pelaksanaan program 99 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak, Selasa (28/5/2019). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemprov Jawa Timur melaunching program 'Jatim Amanah' sebagai wujud pelaksanaan program 99 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak.

Program tersebut dilaunching langsung oleh Khofifah Indar Parawansa tepat di 99 hari kerjanya, di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Selasa (28/5/2019).

Plt Asisten I Setdaprov Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo, mengatakan program ini akan fokus memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Jawa Timur melalui Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang sudah terakreditasi.

Pemprov Jatim Gelontorkan Rp 444 Miliar untuk THR Pegawai, Gubernur Khofifah Ajak ASN Bayar Zakat

Jemaat Gereja di Tulungagung Bagikan Bingkisan Lebaran untuk Warga Prasejahtera

"Yang pertama kita lakukan sinergitas antara pemerintah kabupaten/kota, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jatim dan Pemprov Jatim untuk memetakan persoalan bantuan hukum masyarakat miskin yang paling banyak itu dimana dan apa kasusnya," ucapnya Himawan Estu Bagijo.

Jika sudah ditemukan, nantinya tim tersebut akan fokus pada tempat dan juga fokus terhadap kasusnya.

"Ke depannya, nanti semua orang juga bisa mengakses di mana OBH terdekat tergantung tempat tinggalnya dan itu gratis," ucap Himawan Estu Bagijo.

Gubernur jatim Khofifah Usulkan Pembatasan Usia Direksi Hingga Komisaris di Perubahan Perda BUMD

Gandeng Perusahaan Digital, Wagub Emil Dardak Tunjuk Malang Jadi Pilot Project Millenial Job Center

Dasar hukum dari program ini, lanjut Himawan Estu Bagijo, adalah UU No 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum dan Perda no 9 tahun 2012 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

Himawan Estu Bagijo menjelaskan, dana program 'Jatim Amanah' ini bersumber dari APBN melalui Kanwil Kementerian Hukum dan HAM tahun 2019 untuk  penanganan litigasi sebesar Rp 6 M 150 juta.

Lalu dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2018 sebesar Rp 300 juta dan tahun 2019 sebesar Rp 200 juta.

"Rencananya akan direalisasikan pada triwulan 3 dan 4," ucap Himawan Estu Bagijo.

Jembatan Lembu Peteng Diprediksi Jadi Titik Kemacetan Baru di Tulungagung, Polisi Siapkan Rekayasa

Titip KADIN ke Gubernur Khofifah, La Nyalla Pamit untuk Mengabdi di Senayan

Selain itu, ada APBD dari 7 kabupaten/kota tahun anggaran 2019 Rp 1 M 312 juta 100 ribu dan terealisasi 40 perkara.

Sedangkan 14 kabupaten/kota lainnya belum menganggarkan, tapi sudah mempunyai Perda tentang bantuan hukum, dan 17 kabupaten/kota belum menetapkan Perda tentang bantuan hukum.

Yuk Subscribe YouTube Channel TribunJatim.com:

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved