Pemilihan Ketua GP Ansor Jatim, PKB Tegaskan Tak Akan Intervensi Terhadap Figur Manapun

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan tak akan mencampuri urusan Konferensi Wilayah (Konferwil) Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Timur.

Utamanya, di dalam menentukan Ketua PW Ansor Jatim.

Pada awal penjelasannya, Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jatim, Fauzan Fuadi tak memungkiri bahwa banyak kader PKB yang menjadi pengurus di Ansor.

Baik untuk pengurus di tingkat Cabang (kabupaten/kota), Wilayah (provinsi), hingga Pusat.

• Ketua GP Ansor Jatim Mundur dari Partai, Respon Nasdem: Tak Ada Larangan Kader Pilih Parpol Manapun

• Dinilai Menghina Gus Mus, PC GP Ansor Pamekasan Laporkan Pemilik Akun Facebook Asal Madura

Namun, bukan berarti kader PKB dapat mencampuri urusan di Ansor.

"Meskipun banyak kader PKB yang menjadi Ketua Ansor, namun bukan berarti rumah tangga PKB dengan Ansor bisa dicampur-campur," kata Fauzan kepada Surya.co.id (grup TribunJatim.com) ketika dikonfirmasi di Surabaya, Sabtu (1/6/2019) di Surabaya.

PKB memastikan akan menghormati kedaulatan Ansor sebagai badan otonom (banom) kepemudaan milik Ormas agama terbesar, Nahdlatul Ulama (NU).

"Kalau ingin memiliki pemimpin yang seperti apa, yang menentukan ya Ansor sendiri. Yang memiliki hak untuk dipilih dan memilih kan mereka semua," katanya.

Pihaknya menegaskan tak akan melakukan intervensi terhadap figur manapun yang akan maju sebagai Ketua PW Ansor.

"Walaupun (Ketua terpilih) bukan dari PKB, kalau kemudian dipilih oleh forum, terus mau apa? Kan ya nggak apa-apa," katanya.

Adanya anggapan bahwa Ansor dan PKB memiliki kedekatan dinilai oleh Fauzan sebagai kewajaran.

Sebab, pada sejarah pendiriannya, PKB dideklarasikan oleh para kiai-kiai NU, sebagai ormas yang menaungi Ansor.

"Sehingga, karena PKB memiliki historis dengan NU maka seringkali suksesi NU dan banomnya diwarnai oleh tampilnya kader PKB, termasuk di Ansor. Bagi PKB, hal ini menjadi bukti banyak kader PKB yang dinilai mumpuni dan layak menjadi leader," kata Fauzan.

Saat ini, mengemuka dua kandidat Calon Ketua PW Ansor Jawa Timur. Di antaranya, M Abid Umar (Ketua PW Ansor penunjukan oleh Pimpinan Pusat) dan Syafiq Syauqi (Ketua PC Ansor Tuban).

Keduanya, dinilai memiliki afiliasi dengan partai politik tertentu.

Abid dinilai dekat dengan NasDem mengingat pada pemilu 2019 menjadi Calon Legislatif untuk DPRD Jatim dari NasDem di dapil Kediri.

Meskipun demikian, belakangan Gus Abid memilih keluar dari NasDem.

Selain usai gagal di pencalegan, ia juga memilih untuk patuh kepada instruksi kiai dengan fokus di Ansor Jatim.

Sedangkan Gus Syafiq lekat dengan partai PKB. Mengingat ia merupakan menantu dari Fatkhul Huda (Bupati Tuban saat ini sekaligus Dewan Penasehat DPC PKB Tuban).

Gus Syafiq juga adik dari M Sholahul 'Am Notobuwono (mantan Ketua PW Ansor Jatim, juga caleg PKB untuk DPR RI dari dapil Tuban-Bojonegoro).

"Saya pikir kalau Gus Syafiq netral. Tidak bisa dikatakan beliau (anggota) PKB. Beda halnya dengan Gus Abid," kata Fauzan yang juga Caleg DPRD Jatim dari dapil Tuban-Bojonegoro ini.

• Ketua GP Ansor Jatim Ucapkan Selamat pada Jokowi-Maruf, Singgung Dukungan dan Harapan untuk Bangsa

• Ketua GP Ansor Surabaya Ikut Kecam Pernyataan Prabowo Soal Pemindahan Dubes Australia ke Yerusalem

"Sehingga, kalau ada yang bilang ini (pemilihan Ketua Ansor) menjadi pertarungan PKB dan NasDem, itu lebay. Gus Syafiq itu PKB dari mana? Saya pikir tidak bisa dihubungkan," kata Fauzan yang juga Anggota DPRD Jatim terpilih dari PKB ini.

Sebelumnya, Ketua Bidang Keagamaan DPP NasDem, Hasan Aminuddin juga menegaskan bahwa tidak ada kewajiban bagi seorang kader NU untuk memilih PKB sebagai partai politiknya seperti paradigma yang berkembang.

Misalnya, dirinya sendiri yang merupakan mustasyar di PCNU Kota Kraksaan dan Kabupaten Probolinggo, lalu juga A'wan di PWNU Jatim, memilih menjadi Politisi Nasdem bukannya PKB.

"Jadi kalau ada yang mensyaratkan menjadi ketua Anshor itu include pengurus PKB adalah sebuah pernyataan yang konyol sehingga mengkebiri anak muda NU untuk tidak besar, dibonsai. Boleh (memilih parpol lain), tidak haram," pungkas Anggota Komisi VIII DPR RI ini. (Surya/Bobby Koloway)