Wakil Ketua Umum PAN Sebut Kemungkinan Besar Partai Akan Bergabung dengan Koalisi Pemerintah

TRIBUNJATIM.COM - Pembubaran koalisi kini menjadi perbincangan masyarakat setelah hasil rekapitulasi KPU RI menyatakan pasangan Jokowi-Ma’ruf unggul dari pasangan Prabowo-Sandiaga.

Sehingga dengan beredarnya kabar ini, tokoh-tokoh yang termasuk dalam koalisi angkat suara dan menyampaikan tanggapannya.

Salah satunya, Bara Hasibuan yang dikenal sebagai Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), menilai secara de facto, partainya tak lagi berada di koalisi parpol pendukung capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Dengan demikian, internal partainya sudah mulai membicarakan tentang langkah apa yang harus diambil selama lima tahun ke depan apakah tetap berada di oposisi atau bergabung dengan koalisi parpol pendukung pemerintah.

• Andre Rosiade Mengaku Bingung dengan Sikap Demokrat Sebut Koalisi Dibutuhkan untuk Kawal Gugatan MK

"Jadi sudah mulai ada pembicaraan mengenai langkah berikutnya bagi PAN, apa yang terbaik bagi PAN, posisi kita, dari sekarang sampai 5 tahun ke depan bagaimana baiknya," kata Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2019).

"Dan kemungkinan bergabung dengan pemerintahan besar sekali," ucapnya.

Kendati demikian, lanjut Bara, sikap resmi PAN terkait koalisi baru akan ditentukan dalam forum resmi yakni Rapat Kerja Nasional (Rakernas).

"Ya nanti ada (pembahasan secara resmi), kita kan punya mekanisme di Rakernas," tutur Bara. 

Sementara, Badan Pemenangan Prabowo (BPN) Prabowo Sandiaga menilai, bahwa pernyataan Wakil Sekjen Partai Demokrat, Racland Nashidik membingungkan.

• Caleg Demokrat Ungkap Dampak Koalisi dengan BPN Prabowo-Sandiaga, Sebut Kehilangan Kursi Wilayah Ini

Ya, sebelumnya Rachland Nashidik memberikan usulan melalui Twitternya yang menyatakan sebaiknya bila Koalisi Adil dan Makmur segera dibubarkan lantaran gugatan sengketa yang diajukan oleh pihak mana pun tidak membutuhkan peran partai.

Menurut Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, Koalisi Adil dan Makmur masih dibutuhkan untuk mengawal proses pengajuan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

 “Pertama, saya ingin sampaikan bahwa koalisi tentu masih kami butuhkan ya, karena kami dalam rangka saat ini sedang melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Nah, selama gugatan di MK itu, Koalisi Prabowo-Sandi atau Koalisi Indonesia Adil dan Makmur masih solid bersama-sama BPN untuk mempersiapkan materi gugatan dan lain-lainnya,” terang Andre Rosiade.

• Reaksi Jansen Sitindaon Soal Usulan Rachland Nashidik Bubarkan Koalisi: Saat Ini Kami Masih di 02

Pernyataan itu disampaikan langusng oleh Andre Rosiade selaku Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Sandiaga di program acara Kompas Pagi, pada Senin (10/6/2019).

Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade mengaku bingung dengan sikap Partai Demokrat.

 “Dan Saya juga bingung kenapa Rachland mengeluarkan pernyataan itu. Mungkin Saja Bang Rachland sudah kebelet kali ingin keluar dari Koalisi Adil dan Makmur dengan harapan mendapat kursi Menteri untuk reshuffle pada Juni dan Juli ini,” sambung Andre Rosiade.

Namun, bagaimana pun juga, Andre Rosiade mempersilahkan awak media untuk menanyakan langsung kepada Rachland Nashidik terkait alasannya menyatakan pembubaran koalisi.

“Silahkan tanya sama beliau yang jelas kami BPN Prabowo-Sandiaga dan partai koalisi yang lain merasakan koalisi ini dibutuhkan untuk mengawal gugatan di Mahkamah Konstitusi,” lanjut Andre Rosiade.

• Yusril Punya Argumentasi yang Kuat Untuk Patahkan Tuduhan BPN Prabowo-Sandiaga Terhadap Maruf Amin

Penjelasan Rachland Nashidik

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik, buka suara soal banyaknya keberatan atas usul yang ia keluarkan.

Usul tersebut soal pembubaran koalisi dalam Pilpres 2019, yang ditulis di akun Twitter miliknya.

Rachland Nashidik mengatakan, usul tersebut merupakan proposal politik yang tak didasari oleh motif politik.

"Sepenuhnya dituntun oleh keprihatinan terhadap akibat buruk dari Pilpres 2019," kata Rachland Nashidik, Senin (10/6/2019).

"Berupa polarisasi yang dalam dan tajam di akar rumput antara pendukung Pak Jokowi dan Pak Prabowo."

"Polarisasi ini sewaktu-waktu bisa meledak menjadi konflik sosial," sambung Rachland Nashidik.

Dirinya mafhum bahwa usul pembubaran koalisi itu bakal terdengar bising di telinga.

Bahkan, Rachland Nashidik tak mengapa jika usul tersebut diterima atau ditolak.

• Tim Hukum Prabowo-Sandi Sebut Maruf Amin Diduga Langgar UU Pemilu, Arsul Sani:Dalil BPN Mengada-ada

"Itu cara saya menggedor hati nurani para elite di dua koalisi. Sampai hari ini, mereka tak terdengar punya gagasan untuk mencegah benturan sosial yang saya cemaskan," tuturnya.

Para elite politik, katanya, seharusnya datang dengan gagasan yang lebih baik untuk mengembalikan situasi damai pasca-Pilpres 2019.

Terutama, menghilangkan polarisasi yang terjadi di ranah akar rumput.

"Mereka harus memikirikan keselamatan bangsa dari ancaman potensi konflik di antara sesama warga," ucapnya.

"Karena, mustahil mereka tidak tahu atau tidak merasa bahwa tak ada polarisasi yang runcing di akar rumput dan menyimpan potensi benturan," beber Rachland Nashidik

Tak hanya itu, kicauan Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik di media sosial Twitter pun menjadi perbincangan publik, pasalnya ia menyampaikan usul kepada calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto terkait koalisi.

Rachland Nashidik menyinggung Pemilihan Umum 2019 yang sudah selesai berdasarkan hasil rekapitulasi KPU RI yang menyatakan pasangan Jokowi-Ma’ruf unggul dari pangan Prabowo-Sandiaga.

Ditambah lagi, pihak Prabowo-Sandiaga telah mengajukan gugatan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sehubungan dengan hal tersebut, muncullah sebuah pendapat dari Ravhland Nashidik terkait gugatan ke MK tidak melibatkan peran partai, sehingga alangkah baiknya bila Koalisi Adil dan Makmur segera dibubarkan.

• Prabowo Silaturahmi ke Rumah Mantan Presiden Soeharto di Jalan Cendana, Saat Keluar Tampak Buru-Buru

 “Pak @prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak melibatkan peran Partai. Saya usul, Anda segera bubarkan Koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir. Andalah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung,” tulis Rachland Nashidik di Twitter.

Usulan yang sama juga disampaikan oleh Rachland Nashidik dan menurutnya mempertahankan koalisi malah menimbulkan benturan di masyarakat.

“Anjuran yang sama, bubarkan Koalisi, juga saya sampaikan pada Pak @jokowi. Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput. Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa,” tulis Rachland Nashidik.

“Sekali lagi, Pak @jokowi dan Pak @prabowo, bertindaklah benar. Dalam situasi ini, perhatian utama perlu diberikan pada upaya menurunkan tensi politik darah tinggi di akar rumput. Membubarkan koalisi lebih cepat adalah resep yang patut dicoba. Gugatan di MK tak perlu peran partai,” tulis Rachland Nashidik.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Waketum PAN: Kemungkinan Besar Kami Gabung ke Koalisi Pemerintah"

• Potret Kemesraan Gibran Rakabuming dan Selvi Ananda saat Temani Jokowi, Lihat Gandengan Tangannya