Pengunjuk Rasa Diterima Plt Kadindik Jatim di Grahadi, Protes Sistem Zonasi PPDB Masih Berlangsung

Sekitar 20 orang diterima oleh Hudiyono di dalam Gedung Negara Grahadi untuk menerima aspirasi yang ingin disampaikan oleh para pengunjuk rasa.

Pengunjuk Rasa Diterima Plt Kadindik Jatim di Grahadi, Protes Sistem Zonasi PPDB Masih Berlangsung
TRIBUNJATIM.COM/SOFYAN ARIF CANDRA SAKTI
Unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo menolak sistem zonasi PPDB, Rabu (19/6/2019). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Plt Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Hudiyono, menerima perwakilan wali murid yang melakukan unjuk rasa, terkait sistem zonasi PPDB di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Rabu (19/6/2019).

Sekitar 20 orang diterima oleh Hudiyono di dalam Gedung Negara Grahadi untuk menerima aspirasi yang ingin disampaikan oleh para pengunjuk rasa.

Hudiyono didampingi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk Sidoarjo Surabaya, Sukaryanto.

Unjuk Rasa Hapus Zonasi PPDB, Wali Murid Geruduk Grahadi Surabaya dan Hentikan Mobil Pelat Merah

BREAKING NEWS - Persebaya Resmi Datangkan Kembali David da Silva, Dikontrak hingga 2020

Sementara itu, di depan Gedung Negara Grahadi, unjuk rasa masih terus berlangsung.

Mereka menuntut agar sistem zonasi PPDB dievaluasi dan dihapuskan.

Spanduk dan banner dengan berbagai tulisan dibawa oleh para pengunjuk rasa.

Seperti "Sistem PPDB SMA Jatim Carut Marut Harap Hentikan Segera", "Jangan Korbankan Anak untuk Aturan Yang Gak Jelas", "Ganti Mendikbud Secepatnya", dan lainnya.

Gubernur Jatim Khofifah Beri Nama Dewi Cemara untuk Crop Circle Kedungmalang Kediri

Khawatir Tak Kebagian Nomor Antrean, Pendaftar di SMPN 1 Tulungagung Mulai Antre Sejak Jam 04.30 WIB

Humas Kompak (Komunitas Orang Tua Peduli Pendidikan Anak SMP se Surabaya), Nila Sawitri, mengatakan spirit dari zonasi PPDB tersebut sebenarnya sudah bagus, namun belum siap.

"Perangkinganya masih awut-awutan, walaupun dekat dengan sekolah, tapi ternyata masih terlempar. Jumlah penduduk yang berada di sekitar sekolah tersebut juga tidak berimbang dengan jumlah sekolah yang ada," ucap Nila.

Nila pun menuntut agar membatalkan atau menunda dulu sistem zonasi PPDB sampai pemerataan, mutu sekolah, sarana dan prasarana, sampai jumlah sekolah dalam zona sebanding dengan jumlah siswa yang akan sekolah.

"Syarat sistem tahun lalu sudah bagus dan baik-baik saja, kenapa kalau sudah bagus sistem ini harus diubah," ucapnya.

Yuk Subscribe YouTube Channel TribunJatim.com:

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved