Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Dewan Pendidikan: PPDB Sidoarjo Banyak Dikeluhkan, Tapi Wali Murid Tak Banyak yang Layangkan Protes

Orang tua atau wali murid di Sidoarjo masih tak terima dengan penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) kali ini.

Penulis: M Taufik | Editor: Anugrah Fitra Nurani
SURYA/SULVI SOFIANA
Puluhan wali murid pendaftar PPDB SMA negeri Jatim di Kota Surabaya bertahan di kantor Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim memprotes ppdb zonasi 

Kepala Dinas Pendidikan Sidoarjo, Asrofi, malah sulit dihubungi. Bukan hanya wartawan, beberapa anggota dewan juga mengaku kesulitan menghubungi Kepala Dinas Pendidikan.

"Kami ingin kordinasi, karena banyak keluhan. Tapi Kepala Dinas Pendidikan tidak bisa dihubungi," ujar Bangun Winarso, anggota Komisi D DPRD Sidoarjo.

(Wali Murid Geruduk Dinas Pendidikan Jatim Lagi, Minta PPDB Dibatalkan atau Kuota UN Ditambah)

Ya, dewan sendiri juga menerima sangat banyak aduan dari masyarakat.

Utamanya mereka yang bingung lantaran anaknya sulit mendapat sekolah dalam penerimaan siswa baru kali ini.

"Kami akan kordinasikan ini. Karena kepala dinas pendidikan tidak bisa dihubungi, kami akan memanggilnya secara resmi, untuk diajak berembug di kantor dewan," kata Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan

Wawan, panggilan Sullamul Hadi Nurmawan, juga banyak menerima keluhan terkuat PPDB sistem zonasi.

Apalagi di Desa Klopo Sepuluh, tempat tinggalnya, jauh dari SMP Negeri, sehingga warga di sana sulit mendapat sekolahan.

Reporter: Surya/M Taufik

(PPDB SMP Negeri Tambah Rombel, Dewan Pendidikan Kota Surabaya: Sekolah Swasta Harus Menyesuaikan)

Sumber: Tribun Jatim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved