Pilpres 2019
Mahfud MD Bicara Terkait Putusan MK, Azab Allah untuk yang Curang dan Dzalim, Bukan Cuma 1 Pihak
Mahfud MD soal putusan MK, azab Allah untuk yang curang dan dzalim, bukan cuma 1 pihak.
Mahfud MD soal putusan MK, azab Allah untuk yang curang dan dzalim, bukan cuma 1 pihak.
TRIBUNJATIM.COM - Mahfud MD bicara soal azab Allah yang akan dijatuhkan, bukan hanya untuk pihak sebelah, tetapi mereka yang curang, penebar hoax, dan zalim.
Mahfud MD menanggapi reaksi sebagian masyarakat Indonesia atas putusan MK terkait sengketa Pilpres 2019.
Mahfud MD mengingatkan masyarakat untuk tidak menuding satu pihak saja dalam mempertanggungjawabkan kepada Tuhan.
• Eddy Hiariej Ngaku Ditelepon Mahfud MD Sebelum Bersaksi di Sidang MK, Apa yang Mereka Bahas?
"Kalau tak puas atas vonis pengadilan janganlah kita hanya menuding satu pihak kelak yang akan diadili oleh Allah," kata Mahfud MD melalui akun Twitter-nya, @mohmahfudmd, Jumat (28/6/2019).
Menurut Mahfud MD, seluruh pihak, termasuk wartawan dan penuduh curang, juga akan diadili oleh Tuhan YME.
• Gugatan Prabowo Ditolak MK, Kapan Jadwal Pelantikan Presiden dan Wapres Jokowi-Maruf Amin?
"Semua akan diminta tanggung jawab oleh Allah: hakim, penggugat, tergugat, saksi, pengamat, wartawan, pencurang, penuduh curang, pembuat hoax," ujarnya.
Mahfud MD yakin seluruh yang zalim, curang, penebar hoax, dan berbohong, akan diadili oleh Tuhan.
Mereka dipastikan akan mendapatkan azab (siksa) dari Allah Tuhan YME.
"Yang dzalim & dusta akan diadzab," jelasnya.
• VIRAL Tukang Gorengan Pasang CCTV di Gerobaknya Atasi Pembeli Curang, Pelanggan Malah Curiga
Sebelumnya Mahfud MD juga mengingatkan kepada semua pihak untuk bisa menahan diri atas vonis MK Kamis (27/6/2019) malam.
"Vonis MK langsung mengikat, tak bisa dilawan. Jangan sampai timbul masalah baru dengan tindakan-tindakan yang destruktif dari pihak mana pun. Menjaga Indonesia adalah menegakkan supremasi hukum," imbaunya.
• VIRAL Siswa SD Bakar Piagam Prestasi Kesal Tak Lolos PPDB Sistem Zonasi, Orangtua Kecewa
Mahfud juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi.
Sebab Indonesia merupakan negara yang majemuk, tidak terkecuali soal pandangan politik.
"Jika ada perselisihan karena perbedaan maka penyelesaiannya adalah hukum. Itulah hubungan antara demokrasi dan hukum. Itu pula perlunya supremasi hukum," terangnya.
• Incar Barbie Kumalasari Sejak 2004 sebelum Nikahi Fairuz, Galih Ginanjar: Makin Gemuk, Semakin Manis