Pasca Putusan MK, Ksatria Airlangga Dorong Jokowi Lebih Tegas dalam Penegakan Hukum

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Capres-cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin mengajak seluruh rakyat Indonesia kembali bersatu, pasca putusan sidang Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh gugatan tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga, Kamis (27/6/2019) malam.

Koordinator Ksatria Airlangga, Teguh Prihandoko, menyambut baik ajakan Jokowi tersebut, karena menurutnya, persatuan nasional harus segera diwujudkan pasca Pemilu 2019.

"Selama proses Pilpres 2019 berlangsung, bangsa ini telah dikoyak perbedaan yang amat tajam yang mengancam sendi-sendi kesatuan bangsa,’’ ujar Teguh, Jumat (28/6/2019).

• Jokowi Beri Pujian ke Prabowo Pasca Putusan MK: Beliau Memiliki Visi yang Sama Bangun Indonesia

• Lihat Beda Pidato Prabowo dan Jokowi Dalam Menyikapi Putusan MK, Berikut Transkrip Lengkapnya

Menurut Teguh, aspek persatuan tersebut sangat penting diwujudkan agar pemerintah tetap bisa bekerja demi mewujudkan negara bangsa yang maju dan sejahtera.

Karena jika masyarakat masih terus mengingat perbedaan dalam Pilpres, maka Indonesia akan jalan di tempat, bahkan tertinggal.

“Putusan MK itu sudah final. Tak ada ruang lagi untuk membatalkan hasil Pemilu. Siapapun yang sekarang masih berteriak Pemilu curang, akan berhadapan dengan hukum. Karena tudingan TSM kemarin sama sekali tidak terbukti. Kita mesti move on,” tambahnya.

• Gugatan Prabowo Ditolak MK, Kapan Jadwal Pelantikan Presiden dan Wapres Jokowi-Maruf Amin?

• Arief Poyuono Sebut Adian Napitupulu Jauh Lebih Mumpuni Dibanding AHY Soal Kandidat Menteri Jokowi

Seruan serupa juga datang dari Deklarator Komunitas Ksatria Airlangga, Heru Hendratmoko.

Menurut Heru, bangsa ini sudah lelah dengan pertikaian yang tak kunjung selesai sebagai akibat dari eksploitasi dukungan politik terhadap pasangan calon oleh sekelompok elit yang memiliki agenda tersembunyi.

Satu di antaranya adalah masuknya kelompok radikal yang menunggangi isu Pilpres, baik melalui penggalangan massa maupun propaganda hoax dan kebohongan melalui media sosial.

“Agenda mereka adalah memecah-belah persatuan bangsa demi keuntungan politik kelompoknya sendiri,” kata Heru, Jumat (28/6/2019).

Karena itu, Heru berharap, dalam periode kedua kekuasaannya, pemerintahan Presiden Jokowi bisa lebih tegas menghadapi kelompok-kelompok yang mengusung ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

• Pengamat Politik Sebut Bakal Jadi Kandang Macan Jika Jokowi Ajak Prabowo Gabung ke Kabinet

“Kita tak boleh ragu untuk menindak tegas sesuai hukum yang berlaku terhadap para petualang politik yang jelas-jelas mengancam persatuan nasional,” ujarnya.

Tindakan hukum yang tegas terhadap para petualang politik yang mengusung ideologi dan agenda tersembunyi ini merupakan prasyarat terciptanya kembali persatuan bangsa, baik di tingkat akar rumput maupun nasional.

“Presiden Jokowi sudah tak punya beban lagi dalam masa jabatan 2019-2024. Salah satu legacy yang bisa ia tinggalkan kelak adalah terajutnya kembali persatuan bangsa sebagai fondasi utama gerak maju pembangunan,” tutup Heru.

Komunitas Ksatria Airlangga adalah forum alumni Universitas Airlangga Surabaya yang pada 11 Januari 2019 mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan capres/cawapres Jokowi - Maruf Amin.

Yuk Subscribe YouTube Channel TribunJatim.com: