Soal Polemik Zonasi PPDB, FPP Jatim Minta Kemendikbud Kaji Ulang Penerapan Sistem Zonasi

PPDB sistem zonasi, lanjutnya, harus diperbaiki dan disempurnakan agar tidak merugikan berbagai pihak.

Ketersediaan sekolah-sekolah harus juga dibarengi dengan pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana yang layak.

Pada akhirnya, para orang tua dan siswa didik pun tidak akan berebut mendaftar masuk sekolah negeri tertentu karena semua sekolah memilii standart yang sama.

Dengan terbatasnya sekolah Negeri, maka kemungkinan akan banyak anak yang tidak tertampung juga sangat besar.

Terutama pada siswa yang rumahnya jauh dari zona sekolah atau tidak ada sekolah negeri di wilayah tempat tinggalnya.

Padahal nilai Ujian Nasional (UN) mereka sangat memungkinkan untuk mendapatkan sekolah negeri.

“Kalau sudah standard semua, zonasi bisa mutlak diberlakukan. Kalau sekarang ini, seharusnya pemerintah melakukan pemetaan wilayah dulu untuk penerapannya. Bisa juga dengan sample, di cari daerah yang sudah siap untuk dijadikan pilot project pemberlakuan zonasi,” tandasnya.