SMP Swasta Kota Malang Berjuang Dapat Siswa, Ada yang Beri Seragam Gratis dari Sumbangan Guru
Wacana penambahan SMPN baru di Kota Malang meresahkan SMP swasta. Apalagi sampai saat ini sejumlah SMP Swasta masih berjuang mendapatkan siswa baru
Penulis: Sylvianita Widyawati | Editor: Anugrah Fitra Nurani
"Seperti saya kan rumahnya di Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, maka saya ke SD-SD disana," jelasnya.
Selain itu juga jika mendapatkan info siswa tidak diterima di sekolah negeri, berusaha ditawari dengan menugaskan gurunya.
"Ya SMP yang kecil-kecil masih berjuang dapat siswa. Beda dengan SMP swasta yang besar-besar," jawabnya. Dari 76 lembaga SMP swasta, yang sudah penuh siswanya mungkin hanya 1/3nya.
Maka ia pun sudah berpesan pada Kepala SMP Wahid Hasyim, Sri Pujiastuti jika kelebihan siswa diminta diarahkan ke SMP Sunan Giri.
Di SMP Wahid Hasyim sudah mendapatkan 105 siswa yang telah daftar ulang. Sedang formulir yang keluar ada 130.
"Sisanya belum daftar ulang," kata Sri pada suryamalang.com ditemui di sekolahnya. Ia menduga mungkin ada yang diterima di SMPN.
(PPDB SMA/SMK Sistem Zonasi, Dindik Jatim Sebut Pemerataan Guru dan Sarpras Jadi Evaluasi Utama)
Jika nanti hanya mendapat 110 siswa, maka tetap akan dibagi di empat kelas sesuai rencana.
"Tapi tahun ini dibanding tahun lalu sebenarnya sudah meningkat. Sebelumnya 77 siswa," sebutnya.
Selain dampak zonasi, diakui di Kecamatan Lowokwaru jumlah sekolah amat banyak untuk jenjang SMP.
"Sekolah ini dikepung banyak sekolah," kata dia.
Selain SMPN juga banyak SMP swasta. Sehingga banyak pilihan sekolah. Namun karena sudah sejak lama ada keberadaan SMP swasta, ia berharap baik SMPN dan SMP swasta sama-sama hidup.
"Dulu sebelum banyak SMP Negeri, yang menghidupi pendidikan ya swasta," kata dia.
Karena itu, wacana penambahan SMPN baru harus lewat kajian mendalam.
"Guru-guru swasta kan juga punya keluarga. Mereka juga harus dihidupi. Apalagi belum semua guru swasta sesuai UMK," jawabnya. Hal serupa juga di SMP Muhammadiyah 1 Jl BS Riadi.
"Sudah dapat 60 siswa tapi juga masih ketar ketir jika mundur," jelas Rudi, panitia PPDB.
(Evaluasi Sistem PPDB, FPP Jatim Sebut Penerapan Zonasi Harus Perhatikan Soal Pemerataan Sekolah)