Jokowi Akan Bubarkan TKN Sore Ini: Ada Peluang Muncul Koalisi Baru Hingga Tanggapan Moeldoko

TRIBUNJATIM.COM - Presiden Joko Widodo akan membubarkan Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Diketahui TKN KIK sengaja dibentuk untuk tim pemenangan yang memenangkan Jokowi-Ma'ruf dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu.

Dilansir dari Tribunnews.com, pembubaran TKN KIK ini bakal dilaksanakan sore nanti di sebuah restoran.

Dalam acara pengakhiran tugas atau pembubaran TKN nanti akan hadir seluruh pemimpin dan pengurus TKN serta Sekretaris Jenderal Partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

• Ditanya Soal Parpol Tak Dukung 01 Tiba-tiba Minta Kursi, Adian Napitupulu: Gerindra Sedang Merapat

Sejak awal TKN KIK dibentuk menjadi tim pemenangan yang berasal dari parpol-parpol pendukung Jokowi yang berjumlah 150 orang.

Adapun pemimpin TKN KIK ini dipimpin oleh Erick Thohir dengan delapan orang sebagai wakil yaitu Moeldoko, Arsul Sani dan Abdul Kadir Karding.

• Arief Poyuono Sebut Adian Napitupulu Jauh Lebih Mumpuni Dibanding AHY Soal Kandidat Menteri Jokowi

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf ini terdiri dari Partai PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Hanura, PPP. PKB Partai Perindo, PKPI, PBB, Nasdem dan Partai Solidaritas Indonesia.

Namun, muncul sebuah pertanyaan apakah pembubaran TKN KIK ini akan menghasilkan hadirnya koalisi baru setelah Joko Widodo bertemu dengan Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

Berikut rangkumannya yang dilansir dari Tribunnews.com dan TribunJatim.com: 

1. Bakal Dibubarkan Langsung oleh Jokowi

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) secara resmi akan memimpin langsung pembubaran TKN KIK pada hari ini, Jumat (26/7/2019).

Wakil Sekretaris TKN Verry Surya Hendrawan mengatakan, pembubaran TKN KIK di Resto Kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

"Dengan selesainya tugas ini, maka TKN KIK Insya Allah akan resmi dibubarkan hari ini, Jumat, 26 Juli 2019. Langsung oleh Capres terpilih, Pak Jokowi," kata Verry kepada Tribunnews, Jumat (26/7/2019).

• Surya Paloh Disebut Dukung Anies di Pilpres 2024, Adian: Kampanye 8 Bulan Aja Pegal Gimana 5 Tahun?

Sekjen PKPI ini menambahkan, acara pembubaran ini akan diikuti segera dengan pembubaran Tim Kampanye Daerah (TKD) di 34 Provinsi, dan seluruh Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia.

"Semua kader kader parpol dan anggota ormas atau relawan akan kembali ke wadah organisasi masing-masing," tambah Verry.

Dengan rencana pembubaran TKN KIK ini, kata Verry, tujuan pembentukan wadah ini untuk memenangkan Paslon 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin telah terlaksana dengan baik.

• Anies Baswedan Bertemu Surya Paloh, Fraksi Gerindra Sindir Anies: Ya Urus Jakarta Dulu Biar Beres

Verry menyebut, tim telah bekerja sesuai dengan arahan dari Paslon untuk selalu berkampanye dan berkontestasi dengan cara-cara yang konstitusional, jujur, amanah dan sesuai dengan Kepribadian Bangsa Indonesia.

"Alhamdulillah, puji syukur bahwa tujuan dan arahan tersebut, dapat kami penuhi dan laksanakan. Tugas telah ditunaikan," jelas Verry.

2. Dibubarkan karena Alasan Politik Dinamis

Wakil Ketua TKN Moeldoko mengatakan ia sempat berpikir bahwa TKN akan bersifat permanen selama jalannya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Namun, ia belakangan menyadari bahwa politik bersifat dinamis.

Pembubaran ini adalah salah satu bentuk dinamisme politik itu.

• Yunarto Wijaya Sebut Pertemuan Surya Paloh dan Anies Sebagai Simbol Perlawanan Nasdem Tolak Gerindra

"Ternyata politik begitulah. Tidak ada sesuatu yang permanen. Semua sangat dinamis dan selalu mencari keseimbangan baru. Nah, itu sudah rumus politik, sudah seperti itu," kata dia sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

Ia pun sekaligus mengapresiasi kekompakan TKN Jokowi-Ma'ruf selama masa Pemilihan Umum 2019.

Menurut Moeldoko, komunikasi sesama anggota TKN Jokowi-Ma'ruf yang terdiri atas sepuluh partai politik terbangun sangat baik.

3. Dimungkinkan Muncul Wadah Baru

Wakil Ketua TKN, Asrul Sani menyebut setelah nantinya TKN dibubarkan, kemungkinan terbentuk wadah lain yang dapat menjadi sarana berkumpulnya para elemen pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.

Sekjen PPP itu juga menegaskan, meskipun TKN dibubarkan, namun proses mengawal pemerintahan akan tetap berjalan di periode mendatang.

"Di TKN itu kan tidak hanya elemen-elemen partai saja, tetapi juga ada kelompok relawan."

• 7 Fakta Pertemuan Megawati dan Prabowo Pasca Pemilu, Ada 5 Pernyataan Penting di Pertemuan Mereka

"Tentu kami berharap bahwa silahturahmi di antara seluruh elemen yang mendukung Pak Jokowi itu bisa tetap berjalan mengawal pemerintah beliau bersma Pak Kyai Ma'ruf Amin," pungkas Arsul.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Arsul Sani membenarkan bahwa esok (26/7)

Ia menyatakan pembubaran TKN akan dilakukan secara formal dan hal ini merupakan langkah lanjutan, pasca berakhirnya kontestasi pemilihan Presiden 2019.

• Prabowo dan Megawati Bertemu, Kehadiran Prananda Jadi Sorotan, Peneliti CSIS: Strategi PDIP di 2024

"Memang besok ada undangan dari pimpinan TKN, kepada semua pengurus TKN dan juga sekjen partai, tetapi itu lebih terkait pengakhiran tugas Tim Kampanye Nasional (TKN) paslon 01 ya, kami kan selama ini kan belum menyikapi mau seperti apa. Besok itu baru kemudian kita putuskan, mungkin secara formal TKN itu kita bubarkan, tapi kita bentuk wadah yang lain," ungkap Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

4. Pengamat Sebut Koalisi Gemuk Bakal Bebani Jokowi

Kemungkinan munculnya wadah baru setelah TKN dibubarkan membuka peluang adanya koalisi gemuk. 

Hal ini karena mungkin saja bakal ada tambahan parpol di wadah atau koalisi baru.

Pengamat komunikasi politik CSIS, Arya Fernandes, memandang, tambahan parpol yang bergabung ke koalisi pendukung justru akan membebani Jokowi dan pemerintahan lima tahun ke depan.

Menurut dia, seolah ada dua blok di internal koalisi Jokowi, yakni parpol pendukung yang sudah lama berdiri di barisan mereka, dan blok pendatang yang disambut oleh Megawati dan Jokowi.

• Aurelie Moeremans Beri Semangat ke Jefri Nichol yang Terjerat Narkoba: Banyak Orang yang Sayang Kamu

"Ini tentu tidak menguntungkan bagi Jokowi karena akan kesulitan bernegosiasi dengan dua blok ini yang mungkin saja permintaannya banyak," ujar Arya kepada Kompas.com, Kamis (25/7/2019).

Menurut Arya, lumrah jika partai pendukung Jokowi merasa tak nyaman jika kedatangan personel baru.

Sebab, merekalah yang sejak awal berada di belakang Jokowi.

Bisa jadi muncul kekhawatiran bahwa jika ada partai oposisi yang bergabung, akan berpengaruh pada pembagian posisi strategis.

• Vanessa Angel Menangis Ngaku Rindu Saat Lihat Unggahan Sang Ayah: Semoga Kita Cepet Ketemu

Tak hanya itu, kata Arya, sejak awal Jokowi dan Prabowo membawa visi dan misi yang berbeda dalam mengelola pemerintahan.

Program tersebut pun sudah dirancang matang sejak jauh hari.

Jika ada partai yang sebelumnya berada di sisi seberang kemudian merapat, harus ada program yang harus disesuaikan kedua pihak tersebut.

"Risiko politik kalau menerima partai baru di koalisi jauh lebih besar ketimbang dia tetap mempertahankan koalisi lama," kata Arya.

• 4 Fakta Sutradara Robby Ertanto Pakai Ganja Bareng Jefri Nichol, Punya Project dengan Jefri Juli Ini

Arya menilai, tak ada kebutuhan khusus yang mendesak Jokowi untuk menggemukkan koalisinya.

Koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin telah memegang 60 persen kekuatan sehingga relatif aman.

Justru, menurut Arya, koalisi gemuk memiliki risiko yang kurang baik, pun tak berpengaruh besar dalam hal kinerja legislasi pemerintah.

Sebagai contoh, dalam lima tahun pemerintahan Jokowi, ada 52 rancangan undang-undang yang diusulkan pemerintah dalam program legislasi nasional.

Sementara yang disahkan DPR hanya enam RUU.

• Pengakuan Jefri Nichol dan Sutradara Robby Ertanto Di Depan Polisi: Coba-coba Pakai Ganja

Itu pun tiga di antaranya merupakan RUU yang dibahas sejak periode pemerintahan sebelummya.

Semestinya, kata Arya, dengan koalisi dominan di parlemen, partai koalisi Jokowi lebih punya kekuatan untuk merealisasikan RUU yang diajukan pemerintah.

"Mestinya kalau dukungan parlemen tinggi, pemerintah akan mudah mendorong kebijakan atau RUU tertentu. Artinya, koalisinya tidak efektif men-support RUU pemerintah," kata Arya.

5. Moeldoko sebut Mantan BPN Bisa Saja Gabung Diganti Koalisi 'Plus-plus'

Dilansir dari Kompas TV, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo ( Jokowi ) - Maruf Amin, Moeldoko menjelaskan bahwa koalisi TKN akan dibubarkah hari Jumat (26/7/2019).

TKN sendiri sengaja dibentuk untuk memenangkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo - Maruf Amin di Pilpres 2019.

Moeldoko pun menyinggung soal tujuan TKN Joko Widodo-Maruf Amin dibubarkan.

Menurutnya, koalisi permanen ada karena semua dinamik dan mencari keseimbangan baru, seperti dikutip dari saluran YouTube Kompas TV, Kamis (25/7/2019).

• TKN Bakal Bubar, Moeldoko Sebut Mantan BPN Bisa Saja Gabung Diganti Koalisi Plus-plus: Bisa Jadi

"Jadi waktu kita di Lemhanas mencoba memikirkan mungkinkah terjadi koalisi permanen? Ternyata ya politik begitulah, tidak ada sesuatu yang permanen semua sangat dinamik dan selalu mencari keseimbangan baru," papar Moeldoko.

Meski begitu Moeldoko menilai koalisi TKN Jokowi-Maruf telah terbangun cukup bagus.

"Ya belum, makanya sampai dengan saat ini kita meyakini penuh bahwa koalisi yang terbangun cukup baik," lanjut Moeldoko.

Moeldoko juga menuturkan TKN dibubarkan dan bisa saja akan digantikan dengan koalisi plus-plus.

"Bahkan koalisi bisa plus-plus. Jadi bukan hanya hotel aja yang plus-plus. Bisa saja koalisi yang kemarin terbangun itu ketambahan jadi plus," ungkapnya.

• Rocky Gerung Soal Pertemuan Jokowi dan Prabowo, Peradaban Politik Indonesia di Level Dagang Recehan

Dengan demikian, partai di luar koalisi TKN yang ulunya bergabung dengan Koalisi Adil dan Makmur Badan pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Suianto-Sandiaga Uno memiliki peluang untuk bergabung.

"Bisa aja yang koalisi yang kemarin terbangun setelah itu ada tambahan lagi kemungkinan plus. Bisa jadi. Cuma angkanya berapa, ya itu," ujar Moeldoko.

Mengenai koalisi di parlemen Moledoko menuturkan akan ada hitungan tersendiri.

"Jadi itu nanti ada kalkulasi politik sendiri tapi itu bisa dihitung lah," pungkas Moeldoko.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jokowi Bakal Bubarkan TKN Sore Nanti: Peluang Muncul Koalisi Baru hingga Tanggapan Pengamat

• Rocky Gerung Sebut Jokowi Menghajar Dirinya Sendiri, Adian: Mungkin Dia Tidak Dengar dengan Sempurna