Yunarto Sarankan Parpol Jangan Pura-Pura Bilang Tak Bahas Jatah Menteri, PKB: Gampang Ngomong Gitu

TRIBUNJATIM.COM - Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya menyampaikan sarannya kepada partai koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin agar berani mengambil sikap dan argumentasi yang jelas.

Yunarto Wijaya juga memberi saran untuk para partai alangkah baiknya jika berhenti memberikan statemen yang bersayap alias sok baik.

Pernyataan itu disampaikan Yunarto Wijaya secara langsung saat menjadi narasumber di Breaking News Metro TV, Jumat (27/7/2019). Dilansir TribunJatim.com dari kanal YouTube MetroTVNews, Yunarto Wijaya menjelaskan agar para elite politik tidak perlu berpura-pura.

• Jokowi Bahas Kabinet Usai TKN Bubar: Sudah Minta Tapi Banyak Parpol Belum Beri CV Calon Menteri

Yunarto Wijaya mengungkapkan hal itu dengan alasan masyarakat kini sudah mengetahui adanya politik balas budi dagang sapi pada Pemilihan Umum.

"Saran saya sih polemik ini tidak terlalu berkepanjangan kalau partai lebih berani mengambil sikap dengan argumentasi yang jelas," kata Yunarto Wijaya.

Tak hanya itu, ia pun menyarankan agar para elite politik tidak berpura-pura dengan mengatakan tidak bahas soal jatah kursi menteri.

• Raffi Ahmad Salah Tingkah Sebut Nama Wanda Hamidah Saat Digerebek BNN 6 Tahun Lalu: Itu Kan Dulu!

"Menurut saya selama ini selalu bersayap mengatakan bahwa oh belum pernah terpikirkan partai baru masuk, boro-boro dipikirkan, kan perogratif presiden," tambahnya.

Padahal menurut Yunarto Wijaya terkait kursi menteri adalah hak perogratif presiden.

Namun, di samping itu, Jokowi juga membuka ruang diskusi dengan partai pendukungnya.

"Betul, tapi kan presiden sudah membuka ruang dengan mengatakan kami akan berbicara dengan partai-partai pendukung, sehingga gak ada salahnya partai seperti PKB atau Nasdem mengatakan dengan tegas kami menginginkan partai baru masuk, secara tegas," katanya.

• Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep Masuk Bursa Walikota Solo, Jokowi Siap Dukung

Yunarto Wijaya menuturkan penolakan itu bisa diberikan alasan yang jelas oleh para partai pendukung.

"(Alasannya) Sulit bekerja sama dengan pihak yang selama ini berbeda sudut pandangnya, bukan hanya berbeda pada masa kampanye loh, 5 tahun pertama, itu yang membuat kami akan sulit untuk bekerja, misalnya seperti itu," jelasnya.

Adapun poin kedua yang disampaikan Yunarto Wijaya, bahwa para partai jangan lagi berpura-pura tidak meminta jatah menteri dan mengatakan mendukung tanpa syarat.

"Jangan lagi mengatakan kami tidak pernah meminta (kursi menteri), kami tanpa syarat dan segala macam, karena sudah jelas pakemnya selama ini secara tradisi partai akan mendapatkan kok," katanya.

Memang di mata Yunarto Wijaya hal itu bukan lah persoalan besar lantaran masyarakat hanya menginginkan menteri yang berkualitas.

• Moeldoko Sebut Koalisi Plus-plus, Pengamat CSIS: Politisi Beradu Siasat Siapa Menipu Siapa

"Dan tidak ada masalah (bagi-bagi kursi), yang dipentingkan oleh masyarakat adalah pastikan ketika anda mendapat jatah menteri, berikan list yang kemudian berkualitas," kata dia.

Kemudian, Yunarto Wijaya memberikan sebuah contoh tawaran yang bisa dilakukan oleh partai-partai pendukung Joko Widodo.

"Contohnya secara konkrit beri saja dari sekarang secara transparansi, partai A misalnya kami sudah memberikan 10 nama, yang kemungkinan bisa masuk dalam pos A-G karena diberikanlah CV nya, di situlah kemudian kita bisa lebih melihat polemik ini secara lebih jernih, masyarakat pun akhirnya melihat manfaatnya," bebernya.

Mendengar tanggapan Yunarto Wijaya sejak awal, Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding langsung tertawa.

Menurut Abdul Kadir Karding, jika apa yang dihadapi para partai pendukung tidak semudah yang dikatakan oleh Yunarto Wijaya.

• Ini Pesan Anies Baswedan untuk Ahok BTP, Disinggung Soal Sindiran di Medsos: Kita Baik-baik Saja

 "Ya, kalau jadi pengamat memang gampang ngomong begitu," ujarnya sambil tertawa.

Dikatakannya, bahwa kenyataan dan faktanya kini memang belum ada pembahasan mengenai kabinet menteri Jokowi.

"Jadi pada prinsipnya memang belum ada pembahasan itu di internal partai maupun sama koalisi apalagi dengan Pak Jokowi. jadi kan tidak mungkin kami menyatakan sikap kalau tidak ada pembahasan," jelasnya.

Pun Abdul Kadir Karding melanjutkan, jika memang Jokowi sudah mulai membahas soal kabinet menteri, baru pihaknya akan berani angkat suara.

"Nanti mendahului, nanti off side, kecuali kita bisa ngomong official saat ada rapat dengan partai, koalisi atau Pak Jokowi, baru kita berani ngomong," katanya lagi.

• Sule dan Andre Taulany Ungkap Nasib Nunung di Ini Talkshow Pasca Ditangkap: Masih Diterima ya?

Ia pun memilih untuk membiarkan berbagai spekulasi muncul di tengah masyarakat saat ini.

"Yang penting sekarang kita biarkan berproses, ada dialog, ada spekulasi, biarkan saja itu menjadi bumbu kedewasaan kita ke depan," katanya.

"Bu Mega dan Pak prabowo ketemu juga kan ngomongnya gitu, cuma nasi goreng, begitu juga para partai koalisi, tidak ada membahas apa-apa ini cuma membahas persahabatan saja," tandasnya.

Menanggapi pernyataan Abdul Kadir Karding, Yunarto Wijaya pun mengatakan kalau pihaknya mengerti posisi partai.

 Untuk itu, kunci dari polemik ini agar tidak berkepanjangan adalah dari Jokowi sebagai presiden terpilih.

"Saya mengerti posisi partai tidak bisa offside, kuncinya di Jokowi, sudahlah kita mengetahui pasti ada pembagian kursi, ada politik balas budi melalui dagang sapi, partai yang ikut membantu akan dapat jatah, tapi balik lagi kita bukan menolak itu htam putih, kita percaya juga partai bisa profesional, artinya kata kuncinya di Jokowi," tutupnya.

• Bagus Permadi Akui Nunung Orang yang Sangat Baik, Ruben Onsu Bongkar Fakta: Biayai Hampir 50 Orang