Rumah Politik Jatim

Sikap Khofifah Tunda Penyertaan Modal Bank Jatim Syariah Tuai Pro-Kontra di DPRD Jatim, Paradoks?

Rencana Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jawa Timur untuk menunda penyertaan modal pendirian Bank Umum Syariah (BUS) menuai pro dan kontra di DPRD Jatim.

Sikap Khofifah Tunda Penyertaan Modal Bank Jatim Syariah Tuai Pro-Kontra di DPRD Jatim, Paradoks?
SURYA.CO.ID/BOBBY CONSTANTINE KOLOWAY
Sidang Paripurna DPRD Jatim, Senin (12/8/2019). Rencana Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jawa Timur untuk menunda penyertaan modal pendirian Bank Umum Syariah (BUS) menuai pro dan kontra di DPRD Jatim. 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jawa Timur untuk menunda penyertaan modal pendirian Bank Umum Syariah (BUS) menuai pro dan kontra di DPRD Jatim.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengusulkan penundaan pembentukan Bank Jatim Syariah.

Terkait hal tersebut, Gubernur Khofifah pun saat ini tengah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan keenam atas Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang penyertaan modal.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan enam perusahaan melakukan penandatangan MoU Adopsi Sungai Brantas di Hari Lingkungan Hidup Sedunia, di Kota Probolinggo, Minggu (28/7/2019).
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa 

Emil Dardak Disebut Cocok Gantikan Pakde Karwo di Partai Demokrat, Gubernur Khofifah: Itu Hak Beliau

Menganggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi C dari Fraksi Demokrat, Renville Antonio menyatakan dukungannya.

"Kami tidak masalah sebab ini menyangkut kesiapan eksekutif," kata Renville ketika dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (14/8/2019).

Pembentukan BUS yang ditarget selesai tahun 2023 dinilai menjadi momentum yang tepat.

"Sebab, hal ini sesuai dengan perintah dari undang-undang," kata Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim ini.

Namun, pihaknya mengingatkan bahwa penyertaan modal sebaiknya dilakukan sebelum tahun 2023. Misalnya, dalam kurun waktu 2021 dan 2022.

Sebab menurutnya, pendirian bank umum syariah membutuhkan waktu sekitar 6 bulan.

Sekretaris DPD Demokrat Jatim, Renville Antonio.
Sekretaris DPD Demokrat Jatim, Renville Antonio. (SURYA/BOBBY KOLOWAY)

Gubernur Khofifah Usul Pendirian Bank Jatim Syariah Ditunda, Pertimbangkan Kontribusi Aset UUS

Pihaknya juga mengakui bahwa pendirian BUS tak mudah sebab membutuhkan banyak prosedur yang harus dilakukan.

Apalagi, pemrov juga menemui kendala, di antaranya Khofifah yang baru menjabat tahun ini.

"Sehingga, perlu mengaji lebih dalam," kata Renville yang sebelumnya juga menjadi Sekretaris Tim Pemenangan Khofifah-Emil di Pemilihan Gubernur 2018 lalu.

Selain itu, juga dengan mempertimbangkan nilai penyertaan modal yang besar, yakni mencapai Rp525 miliar yang berasal dari APBD Jatim.

"Kami memahami, gubernur sebagai gubernur baru, beliau tak ingin penyertaan modal ini menjadi masalah ke depan. Beliau membutuhkan waktu," kata Renville Antonio.

Respons Khofifah Saat Ditanyai Soal Tawaran Jadi Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Tertarik?

Selain itu, anggaran tersebut juga bisa dialihkan kedalam pos anggaran yang lain. "Memasukkan anggaran di perubahan APBD 2019 juga tak memungkinkan. Sebab, masih banyak janji beliau yang harus segera direalisasikan," katanya.

Terkait anggaran yang sudah disiapkan namun belum digunakan, Renville menjelaskan bahwa hal tersebut akan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dan akan digunakan sebagai sumber APBD 2020.

"Sekali lagi, ini bukan membatalkan, namun menunda," katanya.

Hal berbeda disampaikan Anggota Komisi C dari Fraksi Gerindra, Anwar Sadad.

Anwar Sadad, Senin (2/10/2017).
Anggota Komisi C dari Fraksi Gerindra, Anwar Sadad. (TRIBUNJATIM.COM/ADENG SEPTI IRAWAN)

Sadad mempertanyakan komitmen Pemrov Jatim terhadap pengembangan ekonomi syariah di Jatim.

"Menurut saya, hal ini menjadi paradoks," kata Sadad kepada Surya.co.id ketika dikonfirmasi terpisah.

Sadad mengingatkan bahwa Jawa Timur menjadi provinsi dengan potensi ekonomi muslim yang sangat besar.

Hal ini dibuktikan dengan konsistensi Jawa Timur sebagai tuan rumah perhelatan konferensi Islamic Development Bank (IDB), di antaranya berlangsung akhir Juli di Surabaya lalu.

"Bahkan, Jatim menjadi pilot project pengembangan Perbankan Syariah maupun ekonomi syariah di kawasan Asia Tenggara," ujar Sadad.

Khofifah Indar Parawansa: 20 Persen Pemuda Indonesia Ingin Ganti Pancasila

Sadad melanjutkan bahwa pendirian Bank Jatim Syariah untuk mempercepat pengembangan ekonomi syariah secara umum maupun khusus di Jatim.

Sehingga, hal ini menjadi spirit dan semangat bersama, bukan sekedar semata-mata legalitas atau normatif.

"Komitmen ini ini yang belum kami tangkap dari penjelasan yang disampaikan Gubernur kemarin," kata Sadad yang juga Sekretaris DPD Gerindra Jatim ini.

Selain itu, pihaknya juga menyindir nilai APBD Jatim yang dinilai mampu mengalokasikan anggaran tersebut.

"Hal ini juga menjadi paradoks terhadap kemampuan fiskal provinsi kita. Sebab, provinsi kita selalu membangga-banggakan dengan anggaran APBD yang lebih dari 30 triliun tiap tahun," sindir Sadad.

"Masa sih menyisihkan angka Rp325 miliar saja dipermasalahkan. Itu kan angka bisa diperjuangkan. Asalkan ada goodwill atau keinginan pemerintah, itu bukan sebuah persoalan yang susah," kata Sadad melanjutkan.

Apalagi, pembahasan pembentukan Bank Umum syariah juga telah melalui pembahasan panjang antara eksekutif dan legislatif.

Sekalipun, diputuskan sebelum era pemerintahan Khofifah.

"Hal ini seperti menihilkan Pembicaraan sebelumnya. Ini tidak elok dengan apa yang sudah dibahas, dicreat. Kami tidak menyalahkan, namun kami melihat Gubernur tak memiliki konsen terhadap pengembangan syariah," kata Sadad menambahkan.

Sebelumnya, di dalam Perda yang akan diubah tersebut, dalam ketentuan pasal 4E menyebutkan bahwa penyertaan modal yang akan disertakan kepada PT Bank Jatim Syariah (Perseroda) pada tahun 2019 sebesar Rp525 miliar.

Rincianya, Rp200 miliar akan dianggarkan pada APBD 2019. Kemudian, Rp325 miliar dianggarkan melalui Perubahan APBD 2019.

Mengutip nota penjelasan yang disampaikan Khofifah melalui sidang paripurna terungkap beberapa alasan pihaknya mengusulkan penundaan penyertaan modal tersebut.

Pertama, dengan mempertimbangkan terbitnya undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Mengutip UU tersebut, Spin off Bank Umum Syariah dari Unit Umum Syariah (UUS) milik Bank Induk diberikan batas waktu hingga 2023 atau 15 tahun sejak undang-undang tersebut diterbitkan.

"Mempertimbangkan fakta di atas, belum tercapai batasan waktu yang dimandatkan undang-undang," kata Khofifah pada nota penjelasannya.

Selain itu, juga dengan mempertimbangkan kontribusi aset UUS terhadap Bank Jatim saat ini.

Mengutip regulasi dari Undang-Undang tersebut, UUS harus pisah dari bank induk apabila kontribusi aset setelah mencapai paling sedikit 50 persen dari total aset bank Induk.

Namun saat ini, aset UUS setelah berjalan selama 13 tahun ternyata baru mencapai Rp2,7 triliun dari total aset Bank Jatim sebesar Rp68,7 triliun.

"Dengan demikian masih sangat jauh dari keharusan untuk melaksanakan pemisahan (spin off)," katanya.

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Melia Luthfi Husnika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved