Terjerat Kasus Tanah, Mahmud Caleg Nasdem DPRD Gresik Divonis 2 Tahun Penjara

Calon Legislatif terpilih DPRD Gresik patai Nasdem H. Mahmud divonis hukuman selama 2 tahun penjara. Oleh Majalis Hakim terbukti melanggar pasal 378

Terjerat Kasus Tanah, Mahmud Caleg Nasdem DPRD Gresik Divonis 2 Tahun Penjara
sugiyono/surya
Terdakwa Mahmud dibawa ke tahanan dengan dikawal ketat aparat kepolisian. Terdakwa Mahmud dihukum 2 tahun penjara, Kamis (15/8/2019). 

 TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Calon Legislatif terpilih DPRD Gresik patai Nasdem H. Mahmud divonis hukuman selama 2 tahun penjara. Oleh Majalis Hakim terbukti melanggar pasal 378 KUHP. Penasehat hukum terdakwa menyatakan langsung banding.

Vonis tersebut berbeda dengan tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa dengan hukuman selama 3 tahun penjara, sebab diduga melanggar Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Gresik, Putu Gde Hariadi, mengatakan, terdakwa telah menerima uang hampir Rp 15,3 milyar untuk jual beli tanah dengan PT Bangun Sarana Baja (BSB) di wilayah Kecamatan Ujungpangkah. Ternyata uang tersebut tidak dipergunakan sebagai semestinya sebagai yang tertuang dalam perjanjian, maka perbuatan tersebut memenuhi unsur melawan hukum.

Tidak hanya itu, terdakwa menyuruh saksi Kastar dan Rodiyah untuk mencari tanah, namun hanya diberi cek giro kosong, padahal terdakwa sudah menerima uang dari PT BSB, meskipun tidak semuanya diberikan sesuai perjanjian, maka perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana penipuan.

"Terdakwa terbukti melanggar Pasal 378 KUHP. Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 2 tahun," kata Majelis hakim PN Gresik Putu Gde Hariadi, Kamis (15/8/2019).

2 Pria Asal Jabar Peras Pengusaha Gresik Catut Nama Pejabat Polda Jatim, Pelaku Minta Maaf

Kades di Jombang Bantah Mainkan Rekrutmen Perangkat Desa

Heboh Penemuan Mayat Bayi di Pantai Sampang, Ditemukan Anak Kecil saat Cari Kerang, Viral di WA

Atas vonis tersebut, terdakwa melalui kuasa hukumnya Michael dan Gunadi menyatan banding. Sebab, dinilai tidak sesuai dengan pasal yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum (JPU). "Kami menyatakan banding yang mulia," kata Gunadi.

Sementara tim jaksa penuntut umum yang dipimpin Lila Yurifa Prihasti menyatakan pikir-pikir. Sebab, jaksa menuntut terdakwa Mahmud dengan Pasal 372 KUHP dan menghukum selama 3 tahun penjara. "Pikir-pikir yang mulia," kata Lila.

Setelah putusan tersebut, penasehat hukum terdakwa mengajukan penangguhan penahanan untuk mengikuti pelantikan anggota DPRD Gresik pada Jumat (23/8/2019).

"Maaf yang mulia, kami ingin mengajukan penangguhan agar terdakwa dapat mengikuti pelantikan sebagai anggota dewan tanggal pada 23 Agustus besok," kata Gunadi kepada Tribunjatim.com.

Atas permintaan itu, Majelis hakim Putu Gde Hariadi mengatakan bahwa ketika sudah menyatakan banding maka status tahanan terdakwa beralih ke pengadilan tinggi (PT). "Itu putusan hakim atas permintaan penangguhan tahanan. Jadi kami tidak bisa mengabulkan itu," kata Hariadi.

Terpisah, Kuasa hukum terdakwa Michael mengatakan bahwa putusan ini tidak adil untuk kilennya. Sebab, jaksa menuntut terdakwa dengan pasal 372 yakni penggelapan, akan tetapi Hakim memvonis dengan pasal 378 yakni penipuan.

"Ini jelas penggelapan yang dituduhkan jaksa tidak terbukti. Anehnya, hakim membalik perkara ini dengan pasal penipuan. Otomatis, saksi dan alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa tidak bisa menjerat terdakwa dengan pasal penggelapan dengan pelapor PT BSB," kata Michael.

Menurut Michael, majelis hakim seharusnya jeli saat memutus perkara ini. "Yang menjadi pelapor kan PT. BSB bukan Rodiah dan Muktar. Dengan putusan 378 KUHP dengan unsur penggelapan yang dituduhkan pada terdakwa tidak terbukti. Seharusnya, hakim membebaskan terdakwa," katanya. (Sugiyono/Tribunjatim.com)

Penulis: Sugiyono
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved