Sambil Tunjukkan Smartphone, Jokowi Sentil Wakil Rakyat yang Doyan 'Jalan-Jalan' ke Luar Negeri

TRIBUNJATIM.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato dalam agenda sidang tahunan MPR bersama DPD dan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya agar lebih efisien dalam menggunakan anggaran.

Jokowi mencontohkan soal penggunaan anggaran untuk studi banding ke luar negeri.

• Ingin Indonesia Cepat & Selamat Hadapi Perubahan Dunia, Jokowi: Lambat Asal Selamat Tak Lagi Relevan

• Jokowi Beberkan Menteri Kabinet Jilid II, Komposisi Kalangan Profesional Lebih Besar daripada Partai

• Pidato Lengkap Presiden Jokowi Dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2019 di Kompleks Parlemen RI

Dilansir dari tayangan YouTube KOMPAS TV pada Jumat (16/8/2019), Jokowi menilai studi banding ke negeri orang di era teknologi saat ini sudah tidak relevan.

Bukan tanpa alasan, Jokowi mengatakan hal itu lantaran indformasi bisa didapat siapa pun lewat ponsel pintar alias smart phone.

"Saya meingatkan kepada jajaran eksekutif agar lebih efisien. Untuk apa studi banding jauh-jauh sampai ke luar negeri padahal informasi yang kita butuhkan bisa diperoleh dari smart phone kita," kata Jokowi saat berpidato di sidang bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

"Mau ke Amerika, di sini (menunjukkan handphone) komplit ada semuanya. Mau ke Rusia di sini juga ada semuanya, mau ke Jerman, di sini ada semuanya," kata Jokowi sambil mengangkat handphone yang dia bawa. 

"Dan saya kira ini juga relevan untuk bapak ibu Anggota Dewan," lanjut Jokowi.

• Link Live Streaming Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR, Akses Via HP Sekarang!

• Megawati Tersenyum Lebar di Sidang Tahunan MPR, Pengamat Singgung Suasana Kebatinan di Kongres PDIP

• Tangisan Thalia Putri Onsu Pecah Saat Betrand Peto Pamit Pulang, Ruben Onsu Beri Hadiah Spesial

Mendengar pernyataan Jokowi, semua orang yang hadir dalam Sidang Tahunan MPR sontak tertawa sambil bertepuk tangan.

Di mata Jokowi, realisasi anggaran bukan diukur dari seberapa banyak anggaran yang telah dibelanjakan.

Namun, diukur dari seberapa baik pelayanan kepada masyarakat, seberapa banyak kemudahan diberikan kepada masyarakat.

Ukuran akuntabilitas pemerintahan jangan dilihat dari seberapa banyak formulir yang diisi dan dilaporkan tetapi seberapa baik produk yang telah dihasilkan.

• Kerja Anies Baswedan dengan Ahok sempat Dibandingkan Effendi Gazali, Gubernur DKI: Kita Pegang Janji

• Ahok Disebut Bakal Jadi Menteri di Kabinet Jokowi, BTP: Tugas Saya Hanya Berkunjung ke Daerah

• Surya Paloh Disebut Ajak PKB, Golkar & PPP Tolak Gerindra, Arief Poyuono: Ini Ancaman untuk Jokowi

"Anggaran negara harus sepenuhnya didedikasikan untuk rakyat. Pemanfaatan teknologi terbaru telah membuka peluang untuk mempermudah hal-hal yang dulu sulit, untuk mempermurah hal-hal yang dulu mahal, dan mempercepat hal-hal yang dulu lamban dan lama," kata dia.

Sindir kecerdasan buatan

Presiden Joko Widodo menyatakan, jumlah organisasi dan aparat yang tidak efisien dan relevan harus mulai dipangkas.

Dilansir dari Kompas.com, Jokowi beralasan, saat ini banyak pekerjaan administrasi yang sudah bisa dikerjakan oleh komputer maupun memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence).

"Pekerjaan administrasi yang bisa dilakukan oleh komputer, dan oleh kecerdasan buatan Artificial Intelligence, harus mulai dilepas," kata Jokowi saat membacakan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Bersama DPD-DPR RI, Jumat (16/8/2019).

Jokowi menuturkan, pemanfaatan teknologi terbaru telah membuka peluang bagi manusia untuk memudahkan hal-hal yang dahulu sulit dilakukan.

Tidak hanya itu, teknologi juga membuat pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mengeluarkan biaya yang lebih sedikit.

"Penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan teknologi baru dalam bekerja harus pula disertai dengan penyederhanaan organisasi. Organisasi yang tumpang tindih fungsinya harus digabung," kata Jokowi. 

Jokowi melanjutkan, hal itu juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dan kultur aparat aparat negara, birokrat, TNI dan Polri, serta pejabat BUMN.

"Kita tidak kompromi aparat yang tidak melayani yang tidak turun ke bawah. Sebaliknya kita cari kita apresiasi aparat yang selalu menebarkan optimisme, yang melakukan smart shortcut dan yang sepenuh hati melayani rakyat," kata Jokowi.

Jokowi: sayalah memimpin lompatan kemajuan

Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia harus melakukan lompatan-lompatan untuk bisa menjadi bangsa yang maju.

Dilansir dari Kompas.com, Jokowi menyebut, sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, ialah yang memimpin lompatan kemajuan itu.

"Sebagai Presiden dalam sistem Presidensial yang dimandatkan konstitusi, saya mengajak kita semua untuk optimistis dan kerja keras. Sayalah yang memimpin lompatan kemajuan kita bersama," kata Jokowi dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Jokowi mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk optimistis dan bergerak bersama menuju kemajuan Indonesia.

Meski berkomitmen memimpin keberhasilan, menurut Jokowi, cita-cita itu butuh seluruh peran serta elemen bangsa.

Tidak hanya presiden, wakil presiden, maupun lembaga negara, tetapi semua karya anak bangsa.

"Indonesia maju bukan hanya karya presiden dan wakil presiden, bukan hanya karya lembaga eksekutif, lembaga legislatif ataupun yudikatif saja," ujar Jokowi.

"Tetapi, keberhasilan Indonesia juga karya pemimpin agama, budayawan dan para pendidik. Keberhasilan Indonesia adalah juga karya pelaku usaha, buruh, pedagang, inovator maupun petani, nelayan dan UMKM, serta karya seluruh anak bangsa Indonesia," lanjutnya.

Izin pindahkan ibu kota

Presiden Joko Widodo menyampaikan rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam Pidato Kenegaraan saat Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

"Pada kesempatan yang bersejarah ini. Dengan memohon ridha Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," ujar Jokowi.

Dilansir dari Kompas.com, Presiden Jokowi menambahkan, ibu kota bukan sekadar simbol identitas bangsa.

Menurut dia, ibu kota juga merupakan representasi kemajuan bangsa.

Karena itu, Presiden mengatakan bahwa pemindahan ibu kota bertujuan pemerataan dan keadilan ekonomi di Indonesia.

"Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa," ucap Jokowi.

"Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya," kata dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sidang Bersama DPD-DPR, Jokowi Minta Izin Ibu Kota Pindah ke Kalimantan"