Kawal Kebijakan Dewan Yang Tidak Pro Rakyat, Garda Bangsa Gresik Bentuk Pengurus Tingkat Desa

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Dewan Koordinasi Cabang (DKC) Garda Bangsa Gresik akan membentuk kader-kader penggerak ditingkat desa-desa dan tetap mengkritisi kinerja DPRD Gresik jika tidak pro rakyat. Sebab, kursi PKB di DPRD Gresik mencapai 12 Kursi dari 50 seluruh kursi.

Ketua DKC Garda Bangsa Gresik, Sholahuddin Al Ayyubi mengatakan bahwa Garda Bangsa akan melontarkan kritikan terhadap legislatif di DPRD Gresik jika ada kebijakan yang tidak pro rakyat.

"Kami akan menyampaikan kritik terhadap DPRD jika ada program dan kebijakan pemerintah daerah tidak pro rakyat. Hal tersebut menjadi hasil dari rapat kerja cabang (Rakercab) DKC Garda Bangsa Gresik," kata Sholahuddin kepada Tribunjatim.com, Rabu (21/8/2019).

Kritikan itu akan disampaikan bersama kader penggerak ditingkat desa-desa yang akan segera dibentuk.

"Kami akan menguatan peran garda bangsa secara internal dengan penguatan organisasi dan SDM. Termasuk, penguatan lembaga dengan membentuk kepengurusan Garda Bangsa tingkat ranting di 360 desa se- Gresik," katanya kepada Tribunjatim.com.

• Ribuan Orang Terhibur di Ajang Festival Terbuka Jaranan di Alun-alun Trenggalek

• Didenda Rp 150 Juta, Panpel Arema FC : Pertandingan di Stadion Kanjuruhan Ditulis Stadion Gajayana

Sementara calon Ketua DPRD Gresik Fandi Ahmad Yani mengatakan, prinsip menjalankan tugas ketika mengemban amanah akan bekerja dengan prinsip perjuangan, kebersamaan dan kecepatan.

"Maka, kebijakan yang dihasilkan oleh DPRD Gresik harus ada prinsip perjuangan untuk rakyat,” kata Gus Yani. (Sugiyono/Tribunjatim.com)