Aksi Demo dari MCW Warnai Pelantikan Anggota DPRD Kota Malang, Minta Susun Anggaran Pro Rakyat

Aksi Demo dari MCW Warnai Pelantikan Anggota DPRD Kota Malang, Minta Susun Anggaran Pro Rakyat

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Aksi demo mewarnai proses pelantikan anggota DPRD Kota Malang periode 2019-2024, Sabtu (24/8).

Demo yang diinisiasi oleh Malang Corruption Watch (MCW) tersebut menginginkan agar anggota dewan yang baru nanti mampu menyusun anggaran-anggaran yang pro terhadap kebutuhan masyarakat.

• Sempat Dirawat Dua Hari Karena Sakit, Jemaah Haji Asal Malang Meninggal Dunia di Pesawat

• Densus 88 Sita Busur dan Anak Panah di Rumah Terduga Teroris di Jatimalang Kota Blitar

• Kejari Malang Geledah Kantor Dinkes Sita 1 Kardus Berkas Honor Perawat, Kabag Keuangan Tak Muncul

Mereka menyampaikan orasi di depan Gedung DPRD di tengah proses pengucapan sumpah janji jabatan yang dilakukan oleh anggota dewan yang baru.

Hanif Abdul, koordinator aksi mengatakan, bahwa apa yang sedang mereka lakukan merupakan bentuk penyampaian aspirasi kepada para anggota dewan yang baru saat menjalankan tupoksinya.

Oleh karena itu mereka memberikan tiga catatan yang harus dipenuhi oleh anggota dewan yang baru berdasarkan tiga fungsi pokok utamanya.

Yakni fungsi dalam penganggaran atau budgeting, fungsinya sebagai pengawasan dan fungsi legislasi.

"Jadi yang kami soroti itu sesuai dengan fungsi pokok sebagai anggota dewan, terutama dalam menyoroti pendapatan daerah," ucapnya.

Hanif mengatakan, total APBD Kota Malang TA 2019 senilai Rp 2,1 Triliun dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 500 Miliar.

Sementara potensi yang dimiliki Kota Malang ia nilai sangat luar biasa. 

Dia pun mendorong agar dewan lebih detail sesuai fungsinya dalam hal penganggaran.

"Misalnya anggaran reses di APBD 2019 yang meningkat drastis sebesar Rp 12,1 Miliar dan paling besar dibanding empat tahun terakhir. Padahal reses hanya dilangsungkan hanya ke orang terdekat saja," imbuhnya.

Puluhan orang yang demo tersebut juga membawa sejumlah poster yang bertuliskan 'Dewan Perwakilan Rakyat, Bukan Partai'

Mereka juga melakukan orasi sambil membawa poster besar bertuliskan

'DPRD Malang Ora Jujur Ajur!'.

"Pada intinya mereka harus memperhatikan substansi kegiatan dalam melakukan reses. Kemudian harus aktif menyebarluaskan informasi kegiatan dan program legislasi yang partisipatif," tandasnya.