PSI Tolak Pin Emas DPRD DKI Jakarta, Tsamara Amany: Mereka Belum Kerja, Apanya yang Mau Diapresiasi?

TRIBUNJATIM.COM - Idris Ahmad yang dokenal sebagai Anggota Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) DKI Jakarta sempat memberikan tanggapan soal pemberian pin emas kepada Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-20124 merupakan pemborosan anggaran.

"Kami menilai bahwa penghambur-hamburan, pemborosan anggaran 1,3 miliar ini tidak perlu dan tidak substantif dengan kinerja DPRD itu sendiri," kata Idris Ahmad kepada wartawan di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (21/8/2019).

Dilansir dari Kompas.com, Idris yang merupakan anggota DPRD DKI terpilih untuk periode 2019-2024 menyatakan, pihaknya menolak dan tidak akan menerima pin emas tersebut. Idris mengusulkan agar pin emas diganti dengan pin kuningan atau berbahan dasar lain.

"Kami dari PSI menolak, kami yang pasti tidak akan menerima pin emas tersebut, mungkin kami mengusulkan diminta gantinya dalam bentuk pin kuningan atau bahan dasar yang lain," tandasnya.

• Link Live Streaming Pengumuman Ibu Kota Negara Baru oleh Jokowi Siang Ini Pukul 13.00, Tonton di HP

• Jokowi Umumkan Ibu Kota Baru Siang Ini, Akankah Kalimantan Aman Dari Gempa? Berikut Penjelasan BMKG!

• 5 Pertanyaan dari Faldo Maldini Sebelum Ibu Kota Pindah: Bagaimana Cara Kita Menghadapi Calo Tanah?

Dia juga menyatakan, sebaiknya anggaran dialihkan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Menurut dia, anggaran semacam itu memperlihatkan bahwa alokasi dana APBD DKI harus benar-benar dikawal, terutama rincian anggarannya.

"Karena anggaran-anggaran DKI ini kan besar. Tapi dari anggaran besar ini perlu diawasi, dikawal benar-benar (khususnya) di anggaran-anggaran rincian detail seperti ini," kata Idris.

Ia juga menyorot soal tidak transparannya proses pembuatan anggaran. "Ini menghawatirkan bagi kami, sudah tidak trasparan.

Dalam arti di website apbddkijakarta.co.id sekarang KUPA-PPS (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara) 2020 hingga saat ini belum diunggah," kata dia.

Pemberian pin emas kepada anggota DPRD DKI Jakarta adalah pemborosan juga disetujui oleh Politisi Partai Serikat Indonesia (PSI), Tsamara Amany.

Dilansir dari kanal Youtube Talkshow TV One pada Minggu (25/8/2019), Tsamara Amany mnenolak rencana pembuatan pin emas bagi anggota DPRD DKI Jakarta.

Pada kesempatan itu, Tsamara Amany meniai pemberian pin emas kepada anggota DPRD DKI Jakarta merupakan suatu pemborosan.

Menurut Tsamara Amany pemberian pin emas untuk mengapresiasi kinerja anggota DPRD DKI Jakarta itu tidak patut dibenarkan.

Mengingat anggota DPRD DKI Jakarta berjumlah 59 anggota dewan baru belum menunjukkan kinerjanya.

• Akhirnya Nikita Mirzani Blak-blakan Soal Dirinya yang Kerap Berpakaian Seksi: Anak Gue Kok Biasa Aja

• Disebut Bergabung ke Kabinet Jokowi, Gerindra: Membantu Pemerintah Kan Tidak Harus Mendukung Penuh

• Andre Rosiade Tak Mau Nyebut Lagsung Posisi Menteri Idaman Gerindra, Benarkah 3 Posisi Ini?

"Jadi menurut kami di PSI, satu itu pemborosan ya karena anggarannya juga enggak sedikit," ucap Tsamara.

Tsamara Amany berusaha membangun sudut pandang masyarakat bahwa setiap uang itu berharga termasuk Rp 1 miliar.

Untuk itu, Tsamara memnta pemerintah DKI Jakarta tidak melakukan pemborosan meski memiliki anggaran yang cukup besar yaitu lebih dari Rp 70 triliun.

"Jadi kita juga harus mendudukkan persoalan dan memahami bahwa setiap uang itu berharga."

"Jadi jangan dianggap bahwa 'oh karena anggaran DKI itu (Rp) 70 Triliun lebih, apa artinya (Rp) 1 miliar'," tutur Tsamara.

Dengan anggaran yang begitu besar, Tsamara menyebut lebih baik digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat dibandingkan dengan membuat pin emas bagi anggota DPRD DKI Jakarta. 

"(Rp 1,3 miliar) tetap berharga dan tetap bisa kita salurkan untuk hal-hal bermanfaat sebenarnya," ucapnya.

Tsamara Amany menyoroti alasan pemerintah membuat pin emas untuk memberikan apresiasi bagi anggota DPRD DKI Jakarta.

Di mata Tsamara Aman, angota DPRD DKI Jakrta periode 2019-2024 belum menyelasaikan pekerjaan apapun sehingga belum waktunya untuk diberi apresiasi berupa pin emas.

"Yang kedua, kalau tadi dikatakan alasannya adalah untuk memberikan apresiasi, ya tentu buat saja apresiasi, tapi anggota DPRD kan belum bekerja," kata Tsamara.

• Sempat Berdebat Panas, Ternyata Sherly Annavita dan Tsamara Amany Satu Kampus, yang Manakah Senior?

• Ibu Kota Pindah, Sherly Annavita Soroti Utang Jokowi Rp 275 T, Tsamara: Tak Ada Satupun Opsi Utang

• PSI Tolak Pin Emas DPRD DKI Jakarta, M Taufik: PSI Genit Aja Namanya Juga Partai Baru

Justru Tsamara Amany berharap kepada 59 anggota DPRD DKI Jakarta ini akan membawa semangat baru untuk Indonesia.

"Ini kan ada 59 anggota baru dari 106, kita harapkan ini orang-orang baru yang akan membawa semangat baru, tapi ya tekankan di sini anggota DPRD kan belum bekerja."

Tsamara Amany seolah berkaca diri dengan mempertanyakan apa yang bisa diapresiasi dari pihak PSI yang baru akan jadi anggota DPRD.

"Seperti kami di PSI ya kami baru akan masuk ke DPRD besok baru akan dilantik anggota DPRD kami, apa yang mau diapresiasi dari anggota DPRD kami?," tanya Tsamara.

Sehingga dalam hal ini, menurut Tsamara Amany seharusnya anggota DPRD yang akan dilantik menujukkan kinerja mereka lebih dahulu untuk mendapatkan sebuah apresiasi.

"Mereka harus menunjukkan kinerjanya dulu, mereka harus membuktikan bahwa mereka adalah wakil rakyat yang dapat diakses setiap saat."

"Mereka memperjuangkan perda-perda (peraturan daerah) yang progresif, mereka benar-benar bisa mengawasi anggaran, baru mereka bisa di apresiasi," kata Tsamara.

Tsamara menjelaskan bahwa apresiasi pun tidak perlu diberikan terlalu sering mengingat yang terpenting saat ini dan ke depan adalah kinerja yang baik dari setiap anggota DPRD DKI Jakarta.

• Nikita Mirzani Nangis Saat Ceritakan Kehamilannya, Bongkar Sajad Ukra Tak Pernah Nafkahi Anak

• Penonton Kabur Saat Barbie Kumalasari Asyik Nyanyi Lagu Dangdut: Ntar Dulu, Belum Selesai Konsernya!

• Akui Kehebatan Gibran Rakabuming, Hotman Paris: Walau Anak Presiden Tak Langsung Dapat Proyek Besar

 "Kita juga tidak perlu sering-sering mengapresiasi karena yang kita harus pastikan anggota DPRD DKI Jakarta harus bekerja dengan baik," ucap Tsamara Amany.

Tsamara Amany pun melihat bahwa ada hal yang lebih penting selain memberikan pin emas karena mengingat anggaran yang dikeluarkan DPRD DKI Jakarta selalu meningkat setiap tahunnya.

Seperti halnya kunjungan kerja DPRD DKI Jakarta mengalami dinamika yang luar biasa hebatnya.

"Misalnya, kunjungan kerja, anggaran untuk kunjungan kerja anggota DPRD DKI Jakarta naik seiring waktu. Pada tahun 2017 cuma Rp 38 Miliar, pada tahun 2018 sebesar Rp 88 Miliar dan pada tahun 2019 Rp 66 Miliar. Memang turun, tetapi tetap lonjakannya lumayan tinggi. Tetapi kita nggak tahu dari kunjungan kerja ini manfaatnya apa. Harusnya mereka terbuka ke masyarakat 'kita kunjungan kerja ke sini, ini manfaatnya, ini yang bisa kita tuangkan untuk program daerah' sehingga itu perlu kita kemukakan kepada publik," pungkas Tsamara Amany.

M Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra menuding Partai Solidaritas Indonesia (PSI) cari sensasi dengan meolak pin emas.

Menurut M Taufik, jikalau PSI menolak pin emas maka seharusnya PSI menolak juga fasilitas lainnya.

Seperti yang diketahui bahwa, pin emas bagi anggota DPRD DKI terpilih menjadi persoalan bagi sejumlah pihak karena biaya pengadaannya mencapai Rp1,3 miliar.

Mengingat sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada tahun tersebut.

Anggota Dewan dari PSI pun mengajukan penolakan.

• Rocky Gerung Sebut Jokowi Persulit & Tolak Investasi Asing, Adian: Mempersulit Bukan Berati Menolak

• Rocky Gerung Umpamakan Anies & Ahok Capres-Cawapres 2024,Politisi Nasdem: Dia Ngomong Apa Sih?

• Debat Maruar Sirait Soal Pemindahan Ibu Kota, Rocky Gerung: Biografi Jokowi dari Ngibul ke Asbun

Rupanya penolakan itu mendapat tanggapan dari beberapa anggota lainnya, termasuk Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik.

"Genit aja ya, PSI genit aja ya, namanya juga partai baru gitu, semua itu ada aturan, ada tatarannya," kata M Taufik dilansir dari KOMPASTV Sabtu (24/8/2019).

Tak hanya itu, M Taufik menilai jika PSI memang benar-benar ingin menjadi pejuang alangkah baiknya menolak juga fasilitas lain yang diberikan.

"Saya kira kalau mau jadi pejuang, fasilitas lain harusnya dia menolak, saya memberi contoh dia kan sudah punya rumah, nggak usah terima dong uang perumahan, punya mobil, nggak usah terima uang transportasi kalau mau jadi pejuang," jelasnya.

Sedangkan, diketahui pin itu diberikan hanya untuk lima tahun sekali.

"Pin itu Rp 5 juta perak lima tahun, lima tahun sekali loh, dan memang sudah ada anggarannya," kata dia.