Sumber Dana Pemindahan Ibu Kota Baru Indonesia dan Pembangunannya, Butuh Rp499 Triliun

Sumber dana pemindahan ibu kota baru Indonesia dan pembangunannya, butuh Rp499 triliun.

TRIBUNJATIM.COM - Presiden Indonesia, Joko Widodo, secara resmi telah mengumumkan lokasi ibu kota baru Indonesia.

Usai adanya beberapa rencana yang telah dibicarakan cukup lama, akhirnya Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, akan menjadi ibu kota baru Indonesia.

Hasil pemindahan Ibukota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur telah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Senin (26/8/2019) pukul 13.00 WIB.

• Kaltim Dipilih Jokowi Jadi Ibu Kota Baru di Indonesia, Gubernur Kalteng: Wajib Percaya dengan Takdir

Hasil pengumuman tersebut diunggah melalui akun YouTube Sekretariat Kabinet.

"Hasil kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian di Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur," ujar Jokowi berikan pengumuman.

Dalam pengumuman tersebut hadir pula Gubernur Kalimantan Timur, Israan Noor, dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Ada pula beberapa jajaran dari kementerian dan Bappenas.

• Profil Penajam Paser Utara di Kaltim, Ibu Kota Baru Indonesia yang Dipilih Jokowi selain Kutai

Dikutip dari Kompas.com pada Selasa (26/8/2019), menurut pantauan tim acara AIMAN, pembangunan di Kaltim pun secara masif dilakukan.

Sementara itu yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat adalah membutuhkan dana berapakah negara untuk memindahkan Ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur?

Persoalan anggaran dana pemindahan inipun telah dituturkan Presiden Joko Widodo.

Melansir dari Tribunnews.com (27/8/2019), Jokowi menjelaskan pemindahan ibukota ini membutuhkan dana sekitar Rp466 triliun.

• Pemindahan Ibu Kota Negara, Rocky Gerung Sebut Cukup Kredit HP, Fadli Zon Persoalkan Waktu

Dari dana yang sebesar itu, Jokowi memastikan hanya sebagian kecil Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan dalam pemindahan ibu kota.

Hanya 19 % yang akan diambil, itupun bukan dari sumber APBN secara murni.

"Nantinya 19% berasal dari APBN, itupun berasal dari skema kerja sama pengelolaan aset di ibu kota baru dan DKI Jakarta," ujar Jokowi saat konferensi pers pemindahan ibu kota, Senin (26/8/2019).

Pemerintah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan untuk menutupi sisanya.

Antara lain dengan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta investasi langsung baik swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Skema tersebut telah dibenarkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro.

• Ulas Jalan Trans-Papua, Najwa Shihab Terdiam Dengar Lukas Enembe: Butuh Kehidupan, Bukan Pembangunan

Untuk pengelolaan aset, Bambang menegaskan tidak perlu dengan skema tukar guling.

"Nggak harus tukar guling, gedung pemerintah yang ditinggalkan kemudian pemerintah dan swasta kerja sama, mereka boleh sewakan gedung itu 30 tahun, semua pemasukan buat dia, tapi kita dapat uangnya untuk bangun di ibu kota baru," terang Bambang.

Bambang bilang pemerintah berfokus pada kerja sama pengelolaan aset sesuai aturan yang telah ada.

Hal tersebut menyingkirkan opsi untuk penjualan aset.

Pemerintah berharap aset di Jakarta bisa terus produktif.

Real Estate Indonesia (REI) pun dikabarkan berminat untuk menyewakan aset pemerintah di Jakarta mengingat lokasi aset pemerintah yang strategis.

• Profil-Biodata Anwar Hadid, Adik Supermodel Gigi Hadid & Bella Hadid yang Dikabarkan Pacari Dua Lipa

Artikel ini telah tayang di GridHot.id dengan judul Butuhkan Total Dana Rp 466 Triliun, Ternyata Dari Sini Sumber Dana untuk Pemindahan dan Pembangunan Ibukota Baru Indonesia.