Breaking News:

Jelang Dioperasionalkanya Rel Ganda, PT KAI Daop 7 Madiun Aktif Menutup Perlintasan Ilegal

Sosialisasi penutupan lintasan ilegal di jalur Kereta Api terus dilakukan di wilayah PT KAI Daop 7 Madiun.

Penulis: Achmad Amru Muiz | Editor: Yoni Iskandar
Surya/Sutono
Pembangunan rel ganda di Stasiun KA Sembung, Jombang, beberapa waktu lalu. 

TRIBUNJATIM.COM, NGANJUK - Sosialisasi penutupan lintasan ilegal di jalur Kereta Api terus dilakukan di wilayah PT KAI Daop 7 Madiun.

Kali ini sosialisasi digelar di wilayah Magetan setelah sebelumnya digelar di Nganjuk dan Jombang menjelang dioperasionalkanya rel ganda.

Manager Humas PT KAI Daop 7 Madiun, Ixfan Hendriwintoko mengatakan, dilakukannya sosialisasi keselamatan perjalanan kereta api (KA) dan pengguna jalan diperlintasan sebidang jalur KA dengan seringnya terjadi temperan kendaraan dengan KA.

Dimana akibat kejadian itu seringkali menimbulkan banyak korban baik luka-luka sampai meninggal dunia.

"Tercatat selama Januari - Agustus 2019 ada 29 korban jiwa. Untuk itu penutupan perlintasan jalur KA tanpa izin akan terus dilakukan," kata Ixfan dalam rilisnya, Rabu (28/8/2019).

Dijelaskan Ixfan, pada dasarnya pintu pelintasan itu bukanlah rambu lalu lintas, melainkan alat bantu untuk mengamankan perjalanan KA.

4 Tim yang Belum Terkalahkan Hingga Pekan ke-3 Liga Inggris, Liverpool Meraih Rekor Sempurna

Petani Pamekasan Tuntut Baddrut Tamam Tepati Janji Harga Tembakau Selalu Tinggi

Alasan Izin Sakit dan Lepas Dinas, Belasan Anggota Satpol PP Jombang Pilih Mangkir Tes Urine

"Jadi kami berharap pengguna jalan raya menyadari akan hal tersebut, utamakan keselamatan dirinya dan orang lain, terlebih kedepan jalur KA dari Walikukun sampai dengan Jombang akan dioperasikan jalur ganda. Jadi warga masyarakat harus lebih berhati-hati,” ucap Ixfan.

Sementara Manager Pengamanan Objek Vital & Aset PT KAI Daop 7 Madiun, M Safriadi menjelaskan, tindakan penutupan perlintasan yang dilakukan PT KAI Daop 7 Madiun sesuai amanah UU No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian, pasal 94 yang menyebutkan, Untuk keselamatan perjalananan kereta api dan pemakai jalan, pelintasan sebidang yang tidak mempunyai izin harus ditutup.

Selain itu, Penutupan pelintasan sebidang sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, serta peraturan mentri (Permen) no 94 th 2018 tentang peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang antara jalur KA dengan jalan.

"Peraturan soal perlintasan KA sangat jelas dalam Undang-undang. Dan itupun masih diperjelas dalam UU tentang lalu lintas. Jadi langkah penutupan perlintasan KA ilegal yang kami lakukan sebenarnya juga untuk menjalankan UU," tutur Safriadi. (aru/Achmad Amru Muiz/Tribunjatim.com)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved