Jokowi Pindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur, DPR Akui Cuma dapat Informasi dari Media Massa

TRIBUNJATIM.COM - Achmad Baidowi sebagai Anggota Komisi II Dewan Perwaiklan Rakyat menyebut hanya mendengar kabar pemindahan ibu kota baru Indonesia dari media massa.

Karena sejauh ini belum ada surat resmi terkait rencangan undang-undang (RUU) untuk pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur (Kaltim).

Hal itu disampaikan oleh Achmad Baidowi saat menjadi bintang tamu dalam program acara Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Senin (26/8/2019).

• Alasan Sebenarnya Jokowi Pindahkan Ibu Kota Baru di Kutai Kartanegara & Sebagian Penajam Paser Utara

• Profil Biodata Abdul Gafur Masud Bupati Milenial yang Pimpin Penajam Paser Utara

• Profil Biodata Sherly Annavita Milenial yang Kritik Jokowi, Dai Muda & Berprestasi di Luar Negeri

• Debat Johnny G Plate Soal Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim, Mardani: Selesai Tahun 2024 Tidak Realistis

Di mata Achmad Baidowi, pemerintah semakin tegas dalam memutuskan akan memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur.

"Pertama secara politis, politik nasional ada ketegasan sekarang. Artinya tidak ada hirup pikuk pro kontra yang berkepanjangan," ucap Achmad Baidowi.

Namun, menurut Achmad Baidowi tugas pemerintah saat ini yaitu meyakinkan DPR mengenai rancangan pemindahan ibu kota baru Indonesia.

Dan DPR masih menunggu naskah akademik dari pemerintah untuk dipelajari lebih dalam oleh para wakil rakyat.

"Presiden memutuskan, tinggal bagaimana meyakinkan DPR naskah akademiknya pentingnya mindah ibu kota," ucap Achmad Baidowi.

Pada kesempatan itu, Achmad Baidowi menjelaskan dirinya tidak banyak mengetahui pemindahan ibu kota.

Pada acara tersebut Achmad Baidowi mengakau tidak banyak mengetahui tentang pemindahan ibu kota.

"Karena terus terang saja, kami di DPR ini belum pernah membahas satu pasal pun, bahkan satu kata pun dengan pemerintah kaitannya dengan rencana pemindahan ibu kota. Yang kami dapatkan hanya informasi terbatas dari media," jelas Achmad Baidowi.