Libatkan BPK Demi Pastikan Kerugian Kasus Jasmas, Tersangka Eks DPRD Surabaya Hanya Dijerat Pidana

Libatkan BPK Demi Pastikan Kerugian Kasus Jasmas, Tersangka Eks DPRD Surabaya Kemungkinan Hanya Dijerat Pidana.

Libatkan BPK Demi Pastikan Kerugian Kasus Jasmas, Tersangka Eks DPRD Surabaya Hanya Dijerat Pidana
TRIBUNJATIM.COM/SAMSUL ARIFIN
Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak, Surabaya Dimaz Atmadi, Senin (12/8/2019). 

Libatkan BPK Demi Pastikan Kerugian Kasus Jasmas, Tersangka Eks DPRD Surabaya Hanya Dijerat Pidana

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejari Tanjung Perak Surabaya menghitung kerugian negara dan fee yang diterima oleh enam tersangka yang terlibat kasus korupsi Jasmas 2016.  

Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak Dimaz Atmadi mengatakan, penyidik sebelumnya telah menetapkan kerugian negara dari kasus ini senilai Rp 4,9 miliar.

Nilai ini dari selisih harga barang yang dibeli dengan dana hibah yang dibelanjakan.

Tersangka Sugito & Dermawan Berpotensi Sidang Terlebih Dahulu Atas Dugaan Kasus Korupsi Jasmas 2016

Tiga Tersangka Baru Kasus Jasmas 2016 Ajukan Praperadilan, Ini Tanggapan Kejari Tanjung Perak

Kasus Jasmas, Kejari Tanjung Perak Telah Merampungkan Pemeriksaan 228 RT di Surabaya

Pemkot Surabaya mengeluarkan dana Rp 12,5 miliar untuk jasmas, tetapi barang yang dibelanjakan kepada Agus diduga kemahalan. Kualitas barang dinilai tidak sepadan dengan harga yang dibayarkan.

"Yang jelas dari perhitungan kami ada kerugian negara Rp 4,9 miliar. Saya pikir audit BPK tidak akan jauh berubah dari nilai itu," ujarnya, Minggu, (1/9/2019). 

Auditor BPK juga akan dimintai keterangan penyidik sebagai saksi ahli kasus ini. Keterangan BPK menurutnya cukup penting. Sebab, tanggung jawabnya sebagai penghitung keuangan negara. BPK dianggap sebagai pihak yang dapat menghitung kerugian negara.

"Ahli BPK nanti sebagai penutupnya. Yang dapat menyatakan ada kerugian negara bukan jaksa, tapi hasil perhitungan BPK," imbuhnya. 

Kerugian negara senilai Rp 4,9 miliar dibebankan kepada Agus Jong. Pengusaha ini dalam putusan majelis hakim diharuskan mengganti seluruh kerugian negara.

Dia dinyatakan sebagai pihak yang menikmati semua hasil korupsi tersebut. Sementara itu, enam mantan dan anggota DPRD Surabaya tidak menutup kemungkinan akan bebas dari kewajiban mengganti kerugian negara

"Apakah (tersangka) dari dewan cuma hukuman badan, nanti kami lihat dulu," pungkas Dimaz. 

Hingga kini penyidikan terus berlanjut. Aden, Sugito dan Binti sudah ditahan. Sementara itu, Ratih, Dini dan Syaiful akan dipanggil untuk ketiga kalinya pekan ini sebagai tersangka. 

Penulis: Samsul Arifin
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved