Bersama Polda Jatim Bank Indonesia Tertibkan KUPVA Tak Berizin di Wilayah Kerja KPwBI Provinsi Jatim

KPwBI Jawa Timur bekerja sama dengan Kepolisian Jawa Timur melaksanakan kegiatan penertiban terhadap pihak yang membuka usaha penukaran tak berizin

Bersama Polda Jatim Bank Indonesia Tertibkan KUPVA Tak Berizin di Wilayah Kerja KPwBI Provinsi Jatim
TRIBUNJATIM.COM/FIKRI FIRMANSYAH
Amanlison Sembiring selaku Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Jatim. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Fikri Firmansyah

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Jawa Timur telah melaksanakan kegiatan penertiban terhadap pihak-pihak yang masih melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing tanpa izin dari Bank Indonesia.

Amanlison Sembiring selaku Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Jatim menjelaskan, gelar progres kegiatan penertiban KUPVA yang tidak berizin di wilayah kerja KPwBI Provinsi Jatim karena dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, Bank Indonesia merupakan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) KUPVA Bukan Bank atau dikenal dengan istilah ‘’money changer’’.

"Kegiatan penertiban ini dilaksanakan pada tanggal 20 hingga 21 Agustus 2019 lalu terhadap pelaku kegiatan penukaran valuta asing tanpa izin di Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto dan Jombang," katanya, Rabu (4/8/2019).

"Dari hasil penertiban KUPVA tidak berizin tersebut kita dapatkan sebanyak 2 (dua) KUPVA yang berkeinginan mengajukan izin dan 10 (sepuluh) KUPVA menyatakan ingin menutup lokasi usaha atau menghentikan kegiatan penukaran valuta asing," tambahnya

BI Sempurnakan Layanan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia

Bank Indonesia Kerja Sama dengan Pemprov Jatim Fasilitasi Pemotongan Hewan yang Halalan Toyyiban

Dari penertiban itu pula, lebih lanjut Amanlison menjelaskan diketahui bahwa para pelaku tidak hanya melakukan kegiatan penukaran valuta asing namun juga berusaha sebagai toko emas dan pengusaha tour & travel.

Sejauh ini, pihak-pihak yang ditertibkan telah bersikap koperatif sehingga kegiatan penertiban dapat berjalan dengan lancar dan kondusif.

Terhadap seluruh pelaku kegiatan penukaran valuta asing tanpa izin yang terkena tindakan penertiban, telah ditempel stiker penertiban sampai dengan yang bersangkutan mengajukan izin ke Bank Indonesia.

Selanjutnya KPwBI Provinsi Jawa Timur akan memonitor pemenuhan komitmen dari pihak-phak tersebut.

"Dan kepada pihak-pihak yang telah dikenakan pemasangan stiker penertiban di lokasi usaha, dilarang keras untuk merusak, melepas, atau memindahkan stiker penertiban dimaksud, dengan ancaman pidana sesuai Pasal 232 KUHP," tegasnya.

Penulis: Fikri Firmansyah
Editor: Melia Luthfi Husnika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved