Diskusi Revisi UU KPK di Universitas Brawijaya Malang, 'Kalau Presiden Setuju, RIP KPK'

Koalisi masyarakat anti korupsi (Komak) Jawa Timur mengadakan diskusi "Menolak Operasi Senyap KPK" di Universitas Brawijaya Malang, Selasa (10/9/2019)

Diskusi Revisi UU KPK di Universitas Brawijaya Malang, 'Kalau Presiden Setuju, RIP KPK'
Surya/sylvianita widyawati
Kegiatan diskusi "Menolak Operasi Senyap RUU KPK" di ruang sidang 1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Selasa (10/9/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, KLOJEN - Koalisi masyarakat anti korupsi (Komak) Jawa Timur mengadakan diskusi "Menolak Operasi Senyap KPK" di ruang sidang 1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Selasa (10/9/2019).

Hal ini terkait Revisi UU KPK yang sedang dibahas di DPR RI. Banyak pihak menilai Revisi UU KPK ini hanya akan melemahkan KPK.

Pemateri diskusi adalah akademisi hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr Sulardi SH MH dan akademisi hukum Universitas Brawijaya Dr Ali Safa'at SH MH.

"Judul saya 'KPK Banyak Musuhnya'", kata Sulardi mengawali diskusi.

(Penasihat KPK Dorong Pemkot Batu Punya Lembaga Pengawas Aset Informasi)

Menurut dia, pada 2016 juga pernah terjadi usulan revisi UU KPK. Saat itu sejumlah Masyarakat juga menolak dan presiden memilih tunda  menyetujuinya.

Menunda berarti DPR punya waktu untuk mengerjakan lagi.

"Tapi yang ini (pembahasannya) lebih banyak lagi penolakan keras di masyarakat," ujar Sulardi.

Menurut Sulardi, masih banyak kasus-kasus korupsi besar di KPK belum disentuh. Harusnya itu yang diberi kekuatan.

Sehingga KPK masih menyentuh kasus-kasus kecil seperti OTT kepala daerah, termasuk kepala daerah di Malang Raya.

Sulardi menilai, momen revisi UU KPK merupakan 'Settingan'

Halaman
12
Penulis: Sylvianita Widyawati
Editor: Anugrah Fitra Nurani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved