Penasihat KPK Dorong Pemkot Batu Punya Lembaga Pengawas Aset Informasi

Bus Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) singgah ke Kota Batu, Selasa (10/9/2019).

Penasihat KPK Dorong Pemkot Batu Punya Lembaga Pengawas Aset Informasi
SURYA/HAYU YUDHA PRABOWO
ROADSHOW BUS KPK - Bus Roadshow Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2019, Jelajah Negeri tiba dan diparkir di depan Balai Kota Malang, Kamis (5/9/2019). Roadshow Bus KPK 2019, Jelajah Negeri akan mengisi sejumlah kegiatan membangun budaya antikorupsi di depan Balai Kota Malang pada 6-8 September 2019 yang disemarakan pameran pelayanan publiK Pemkot Malang. Roadshow bus KPK dijadwalkan singgah di 28 kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Bali, dan Jawa Tengah. 

TRIBUNJATIM.COM, BATU – Bus Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) singgah ke Kota Batu, Selasa (10/9/2019).

Penasihat KPK, Sarwono Sutikno mewakili Pimpinan KPK hadir di Kota Batu, didampingi Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, Kapolres Batu AKBP Budi Hermanto, Dandim 0818 Letkol H Ferry Muzawwad dan Kajari Batu Sry Heny Alamsari.

Sarwono mengatakan, bus Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi merupakan representatif upaya KPK untuk melakukan pencegahan korupsi. Bus ini sudah hadir ke beberapa kota di Indonesia. Sebelum ke Batu, bus singgah ke Kota Malang.

"Jadi gini ya, bus KPK ini untuk pencegahan. Fokusnya pencegahan, termasuk juga memperbaikai PAD dan layanan," ujar Sarwono kepada Tribunjatim.com, Selasa (10/9/2019).

Dosen ITB jurusan Teknik Elektro ini juga mengeluarkan wacana tentang perlu adanya komisi informasi. Selama ini, sudah ada lembaga yang mengaudit aset keuangan, namun belum ada yang mengaudit aset informasi.

"Di negara ini aset keuangan diaudit, aset informasi siapa yang audit? Padahal aset informasi bisa lebih mahal daripada aset yang lain. Contohnya Google atau Gojek," katanya kepada Tribunjatim.com.

Informasi menjadi konsumsi banyak orang pada saat ini. Kata Sarwono, sejauh ini lembaga negara seperti Kominfo belum mau untuk melakukan audit informasi.

Ia pun mendorong agar Pemkot Batu bisa memiliki lembaga yang mengaudit informasi. Nantinya, bisa diketahui siap orang-orang yang berada di belakang tersebarnya informasi, khususnya dalam upaya pembongkaran kasus korupsi.

Guru Ngaji Diduga Lakukan Pencabulan, Polres Malang Kota Tunggu Korban Lain Melapor

Kisah Noviana, Mantan Pengamen yang Jadi Wisudawan Terbaik Unair, Atlet Panah Penyabet Emas Porprov

Ussy Sulistiawaty Pernah Diledek Tak Mampu Beli, Kini Koleksi Parfum Mewah hingga Puluhan Juta!

"Karena belum ada komisi yang mengatur informasi. Bagaimana peran cyber dilakukan, peran opini dilakukan. Saya kira Pemkot Batu bisa memulai ini," ungkapnya.

"Nah kalau aset informasi dikelola, sebenarnya apapun bisa kelihatan. Kira-kira, dininformasi itu, yang tahu bukan hanya Tuhan saja, kita juga bisa tahu," lanjutnya.

Halaman
12
Penulis: Benni Indo
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved