Gubernur Jatim Khofifah Bakal Buat Satgas Amankan Aset Pemprov Jawa Timur

Rencana pembentukan Satgas Aset itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Senin (23/9/2019).

Gubernur Jatim Khofifah Bakal Buat Satgas Amankan Aset Pemprov Jawa Timur
TRIBUNJATIM.COM/NUR IKA ANISA
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat bertakziah almarhum Fuad Amin Imron, mantan Bupati Bangkalan di Graha Amerta RSUD Dr Soetomo, Senin (16/9/2019). 

 TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam waktu dekat berencana untuk membentuk Satgas Aset. Satgas ini bakal bekerja dengan menggabungkan elemen tim aset Pemprov Jawa Timur, BPN, dan juga Kejaksanaan Tinggi.

Mereka akan tegas menyikapi kondisi masih banyaknya aset Pemprov Jawa Timur yang belum terseritifikasi dan rawan lepas atau dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab.

Rencana pembentukan Satgas Aset itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Senin (23/9/2019).

Ia mengatakan bahwa langkah ini juga sebagai respon adanya target BPN yang ingin agar tahun 2024 mendatang tidak ada bidang tanah di Jawa Timur yang belum tersertivikasi.

"Kita ingin memastikan aset-aset kita aman dan tersertifikasi. Sembari BPN juga kan tengah memaksimalkan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), di tahun 2024 nanti diharapkan tidak ada bidang tanah di Jawa Timur yang tidak tersertifikasi," kata Khofifah kepada Tribunjatim.com.

Dari ribuan aset yang dimiliki Pemprov Jawa Timur ternyata memang banyak yang masih belum terserifikasi. Untuk itu Khofifah mengatakan pihaknya melakukan langkah termasuk pendataan.

Dan untuk aset yang belum diserahkan ke Pemprov terkait adanya UU No 23 Tahun 2014 diharapkan untuk segera dilakukan penyerahan ke Pemprov Jawa Timur. Sebab cukup banyak kabupatenn kota yang belum menyerahkan asetnya pada pemprov.

Pemkot Surabaya Menanti Penyewa Baru Gedung Hi-Tech Mall, 100 Pedagang Terlanjur Pergi

Viral Surat Izin Siswa MI di Jombang Tak Masuk Sekolah demi Nonton Karnaval, Ini Faktanya

Pemkab Tulungagung Berharap Awal Oktober Blokir Pupuk Bersubsidi di Tanggunggunung Sudah Dicabut

Selain itu untuk internal Pemprov, Khofifah juga mengingatkan OPD Pemprov Jawa Timur untuk asetnya yang belum terdata di BPKAD untuk segera mendaftarkan asetnya. Untuk itulah Satgas Aset ini dibentuk.

"Karena ada aset Pemprov juga yang misalnya belum terpagari, lalu karena tidak kunjung ada pembangunan maka dihuni jadi pemukiman. Kita juga terkonfirmasi ada sebanyak 125 rumah yang dibangun di atas aset kita di Dupak Interchange, ini kan jadi masalah," kata wanita yang mantan Menteri Sosial RI ini kepada Tribunjatim.com.

Kasus lain juga ditemukan di kawasan Cerme Gersik. Sebagaimana diketahui Pemprov Jawa Timur akan membuat bumi perkemahan di sana. Namun ternyata di sana justru lahan Pemprov ditanami padi dan jagung. Permasalahan semacam ini dikatakan Khofifah ingin agar segera dibereskan melalui Satgas Aset Pemprov Jawa Timur. (Fatimatuz zahroh/Tribunjatim.com)

Penulis: Fatimatuz Zahroh
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved