Kamis Lusa BEM Surabaya Rencanakan Turun Jalan Tolak Revisi UU KPK
Seruan aksi turun jalan menanggapi pengesahan RUU KPK, pembebasan R-KUHPidana dan kecurigaan adanya pembelokan demokrasi akan dilakukan di Surabaya
Penulis: Nur Ika Anisa | Editor: Yoni Iskandar
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Nur Ika Anisa
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA- Seruan aksi turun jalan menanggapi pengesahan RUU KPK, pembebasan R-KUHPidana dan kecurigaan adanya pembelokan demokrasi juga akan dilakukan di Surabaya.
Beberapa poster terkait rencana aksi juga tersebar di media sosial yang bertuliskan "MOSI TIDAK PERCAYA" tertanda tanggal 24 dan 26 sepetember 2019 lokasi Fisip Unair dan DPRD JATIM".
Namun tidak ada kontak penanggung jawab dari poster yang tersebar melalui media sosial tersebut.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unair Agung mengaku akan menggelar aksi kamis mendatang (26/9/2019) namun tidak membenarkan poster yang tersebar dibuat oleh pihaknya.
"Banyak selebaran yang ada tapi dari kami belum rilis. Saya juga belum konfirmasi itu, tapi yang jelas kami akan turun," kata Agung Tri Putra, Senin (23/9/2019).
"Sejauh ini kami masih konsolidasi, dengan semua elemen yang ada di Surabaya. Artinya sudah banyak teman yang tergabung, kapan kita turun ke jalan itu rencananya hari kamis," lanjutnya.
• Mahasiswa Surabaya Akan Geruduk Gedung DPRD Jatim, Tujuannya ini
• Mahasiswa Jember Mengkritisi Rezim Orba 4.0
• BREAKING NEWS, Warga Kutisari Surabaya Digegerkan Semburan Lumpur Beraroma Gas
Agung mengatakan, beberapa BEM sudah bergabung diantaranya ITS, Universitas Trunojoyo dan lainnya.
"Ada elemen yang lain juga, teman-teman dari organisasi ekstra kampus juga akan turun," ujar Agung.
Nantinya, mereka akan menyuarakan terkait isu RUU KPK, RUU Pertanahan dan lain sebagainya.
"Konsulidasinya saya yakin semuanya satu isu. Ini bener-bener darurat dan pemerintah menghilangkan demokrasi sejak 11 hari kemarin. Kami bener-bener ini satu," kata dia.
Agung berharap pemerintah dapat kembali semula yang dinilainya bersih dan dengan Undang-Undang yang lebih baik.
"Sudah terlihat jelas pemerintah berpihak kemana yang jelas kami ingin pemerintah kembali semula, bersih, pro terhadap masyarakat dan UU bagus," tutup dia.