Mahasiswa Jember Mengkritisi Rezim Orba 4.0

- Seribuan mahasiswa Jember turun jalan, berdemonstrasi menanggapi 'Orba 4.0', Senin (23/9/2019).

Mahasiswa Jember Mengkritisi Rezim Orba 4.0
SURYA/SRI WAHYUNIK
mahasiswa aksi di pelataran DPRD Jember 

Keempat, RUU Pemasyarakatan dinilai menurunkan efek jera yang sepatutnya dirasakan oleh narapidana. Hak rekreasi, dan cuti bersyarat bagi napi membuat publik kebingungan. RUU ini juga mengembalikan penerapan PP 32 tahun 1999 yang membuat napo korupsi tidak wajib membantu menguak praktik korupsi yang ada di tubuh pemerintah (justice collaborator).

Atas kajian di atas, mereka menyerukan tiga tuntutan.

"Pertama, menolak disahkannya UU KPK, R-KUHP, RUU Pertanahan, dan RUU Pemasyarakatan," tegas Andi.

Kedua, meminta Presiden mencabut UU KPK yang baru disahkan dengan Perppu. Ketiga, mengimbau kepada DPR dan Presiden untuk selalu memperhatikan dan mengindahkan aspirasi rakat dalam membentuk undang-undang.

Sementara itu, dari suara mahasiswa perempuan ada aspirasi supaya segera disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

"Segera sahkan RUU PKS, karena regulasi itu akan melindungi korban," tegas Trisna Yuni, mahasiswa yang menyuarakan aspirasi tersebut.

Para mahasiswa berjalan kaki dari depan double way Universitas Jember. Mereka memenuhi Jl Kalimantan berjalan ke Bundaran DPRD Jember. Mereka memenuhi bundaran dan berorasi di tempat tersebut. Mereka membawa sejumlah spanduk dan poster yang antara lain bertuliskan 'Orba 4.0', 'Dewan Penindas Rakyat', 'KPK Jangan Diperkosa #SaveKPK', juga 'Reformasi Berasa Orba'.

Mahasiswa juga membawa keranda bertuliskan 'DPR Mati'. Keranda itu diusung selama aksi. Setelah berorasi di bundaran, mereka memasuki gedung dewan yang berada di samping bundaran tersebut. Kembali mereka menyuarakan aspirasinya.

Di gedung dewan, mereka beraudiensi dengan beberapa anggota DPRD Jember. Unsur pimpinan dewan dan sejumlah ketua fraksi menemui para pendemo.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan, pihaknya akan meneruskan aspirasi mahasiswa. "Tentunya kami akan meneruskan aspirasi mahasiswa, membantu mengirimkan tuntutan mereka ke DPR RI. Karena kalau terkait regulasi berupa UU, tentunya menjadi kewenangan DPR RI," ujar Halim. (Sri Wahyunik/Tribunjatim.com)

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved