Gelar Demo Tolak RUU KUHP dan UU KPK, Mahasiswa di Blitar Ajak Dewan Tanda Tangani Nota Kesepahaman

Aksi mahasiswa menolak pembahasan sejumlah RUU dan UU KPK hasil revisi masih terus bergulir.

SURYA/SAMSUL HADI
Sejumlah mahasiswa menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kota Blitar, Jumat (27/9/2019). Mereka meneriakkan berbagai ungkapan penolakan pembahasan RUU KUHP dan menolak pengesahan UU KPK hasil revisi. 

TRIBUNJATIM.COM, BLITAR - Aksi mahasiswa menolak pembahasan sejumlah RUU dan UU KPK hasil revisi masih terus bergulir.

Di Kota Blitar, sejumlah mahasiswa menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kota Blitar, di Jalan A Yani, Jumat (27/9/2019).

Mereka meneriakkan berbagai ungkapan penolakan pembahasan RUU KUHP dan menolak pengesahan UU KPK hasil revisi.

Para peserta aksi juga membawa berbagai poster yang bertuliskan penolakan pembahasan RUU KUHP dan menolak UU KPK hasil revisi.

Ananda Badudu, Pencetus Penggalangan Dana untuk Demo Mahasiswa Ditangkap Polisi

Batal Gelar Aksi di Depan Gedung DPRD, Mahasiswa di Kota Blitar Pilih Ziarah ke Makam Bung Karno

Para mahasiswa juga membuat nota kesepahaman yang berisi sejumlah tuntutan dengan DPRD Kota Blitar.

Beberapa poin di nota kesepahaman itu, yakni, mendorong presiden segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait pengesahan UU KPK hasil revisi, meminta DPR dan pemerintah segera mengesahkan RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual), meminta DPR dan pemerintah meninjau kembali dan menghapus RUU KUHP dan RUU lain yang bermasalah.

"Jangan ditunda, kami meminta RUU KUHP dan RUU lainnya yang bermasalah dihapus," kata korlap aksi, Wempi Aprian.

Para perwakilan mahasiswa akhirnya ditemui Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim.

Syahrul Alim bersedia menandatangani nota kesepahaman yang disodorkan perwakilan mahasiswa, dan juga mendukung aspirasi yang disampaikan para mahasiswa.

Diduga Korsleting Listrik, Rumah Warga di Blitar Dilalap Api, Kerugian Ditaksir Puluhan Juta Rupiah

Jaga Kondusivitas Aksi di DPRD Jatim, Polisi Terjunkan Pasukan Asmaul Husna dan Polwan Cantik

"Kami mendukung aspirasi para mahasiswa. Memang harus seperti itu, mahasiswa harus mengawal produk undang-undang," kata Syahrul Alim.

Syahrul Alim juga meminta para mahasiswa tidak boleh masuk angin dalam mengawal kebijakan dari pemerintah, dan harus terus teliti mengawal produk undang-undang di DPR.

"Semua RUU yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, kami setuju untuk dikaji ulang," katanya. (Samsul Hadi)

Yuk Subscribe YouTube Channel TribunJatim.com:

Penulis: Samsul Hadi
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved