Terkait Pilwali, DPRD Surabaya Konsultasi dengan KPU RI Hingga Kemendagri Soal Anggaran

DPRD Surabaya melakukan kunjungan kerja ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (3/10/2019).

Terkait Pilwali, DPRD Surabaya Konsultasi dengan KPU RI Hingga Kemendagri Soal Anggaran
istimewa
DPRD Surabaya melakukan kunjungan kerja ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Kamis (3/10/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - DPRD Surabaya melakukan kunjungan kerja ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (3/10/2019).

DPRD Surabaya berkonsultasi terkait penganggaran untuk pemilihan Wali Kota Surabaya (Pilwali) Surabaya 2020 mendatang. Yang mana, hingga batas waktu yang ditentukan (1/10/2019), Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pilkada Surabaya belum juga diselesaikan.

"Berdasarkan hasil hearing (dengar pendapat) dengan Pemkot, kami diharuskan untuk berkonsultasi kepada si pembuat regulasi, dalam hal ini Kemendagri," kata Arif Fathoni, Anggota Komisi A DPRD Surabaya

"Kami konsultasikan tahapan pilkada secara umum. Bagaimana pertanggungjawaban anggaran, perencanaan anggaran, dan sebagainya," lanjut Arif kepada Tribunjatim.com.

Dari hasil konsultasi tersebut, pihaknya memperoleh beberapa penjelasan. Di antaranya, rencana penganggaran yang juga akan digunakan untuk pemungutan suara ulang.

"Anggaran yang diusulkan kan cuma untuk satu kali putaran. Sementara, tidak menutup kemungkinan pemilu akan menghasilkan sengketa hasil pemilu sehingga Mahkamah Konstitusi merekomendasikan pemungutan ulang. Ini yang juga kami tanyakan," katanya kepada Tribunjatim.com.

Kesenian Gandrung Kentrung Djos Jember Tampil di Festival Pertunjukan Rakyat di Magetan

Berawal Dari Iseng, Perajin kostum Carnival Asal Nganjuk Kini Dikenal Hingga Mancanegara

Profil-Biodata Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI yang Baru, Pernah Jadi Jurnalis hingga Karier Politik

Hasilnya, Peraturan Kemendagri juga telah menginstruksikan adanya adendum (tambahan klausul) perjanjian NPHD. Yang mana, anggaran bisa bisa diambil dari dana tak terduga, optimalisasi anggaran, atau dana cadangan pemerintah kabupaten/kota.

"Semua itu sudah diatur Kemendagri," kata politisi Golkar ini.

Selain itu, juga terkait mekanisme pencairan anggaran. Untuk diketahui, KPU Surabaya mengusulkan anggaran sekitar Rp124 miliar yang mana satu miliar rupiah di antaranya dicairkan di 2019. Sisanya, dianggarkan untuk APBD Surabaya tahun 2020.

Berdasarkan regulasi, anggaran untuk 2019 bisa dicairkan 14 hari setelah penandatanganan NPHD. "Masalahnya, anggaran tahapan pilkada untuk 2019 kan belum ada," katanya.

"Namun, Permendagri mengatur bahwa anggaran bisa diambil dari dana tak terduga. Sedangkan sisanya, akan dicairkan pada APBD tahun Anggaran 2020 secara bertahap," jelas Ketua Fraksi Golkar di DPRD Surabaya ini.

Selain itu,dari hasil konsultasi tersebut, pihaknya juga optimistis NPHD bisa ditandatangani sebelum 7 Oktober 2019 mendatang. "Kenapa kok 7 Oktober? Kalau sampai tanggal tersebut belum menandatangani NPHD maka akan dipanggil oleh Mendagri," katanya.

Apalagi, Pemkot Surabaya bersama KPU Surabaya telah membangun kesepahaman bersama bahwa tahapan tak boleh tertunda. "Kami melihat tidak ada kesengajaan. Sebab. Ini memang butuh verifikasi. Verifikasi itu kan butuh kehati-hatian. Sehingga kami optimistis, NPHD selesai 1-2 hari ini," jelasnya.

Penjelasan serupa disampaikan KPU RI kepada DPRD Surabaya. "Kami juga ke KPU, ketika diskusi dengan KPU RI, tahapan pilkada tak boleh terhambat. Saat ini sudah ada 151 kabupaten/kota yang sudah menandatangani," katanya. (bob/Tribunjatim.com)

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved