Resmi Buka Pendaftaran di Pilkada, Gerindra Jatim: Kami Terbuka untuk Seluruh Partai

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tak menutup peluang koalisi dengan seluruh partai pada pilkada serentak 2020 di Jawa Timur mendatang.

Bahkan, Gerindra siap berkoalisi dengan sejumlah partai yang menjadi rival di pemilihan presiden 2019 lalu.

Berdasarkan penjelasan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Jatim, Soepriyatno, menghadapi pilkada serentak, Gerindra mementingkan pada koalisi.

"Suka, tidak suka, kami harus berkoalisi," kata Soepriyatno kepada jurnalis ketika dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (24/10/2019).

Menurutnya, koalisi di pilkada akan berlangsung cair, berbeda halnya dengan pemilihan presiden lalu. Untuk diketahui, pada pilpres 2019, Gerindra berkoalisi dengan PKS, PAN, dan Demokrat.

"Kami tak terbatas berkoalisi dengan rekan partai di pilpres. Kami terbuka dengan partai lain," kata Soepri yang juga mantan Ketua Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Prabowo-Sandi di Jawa Timur ini.

Dalam memilih mitra koalisi, Gerindra akan mementingkan peluang menang.

"Koalisi menjadi penting karena akan memberikan tambahan suara," kata Soepri yang juga Anggota DPR RI dari Dapil Jatim ini.

Pada prinsipnya, Gerindra akan mengutamakan kader internalnya untuk diusung pada pilkada. Namun, apabila ada figur dari eksternal yang muncuk dan lebih diterima masyarakat, Gerindra tak segan untuk mengalihkan dukungan.

Sekali pun figur tersebut merupakan kader dari partai lain. "Kalau disitu ada (kader) PDI Perjuangan, ya kami berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Termasuk kalau ada (kader) Golkar, (kader) PKB, kami juga bisa berkoalisi dengan beberapa partai tersebut," jelas Soepriyatno.

• Rapat Tertutup DPRD Gresik & Dinkes 2 Jam, Hasilnya Stop Pemotongan Gaji Karena Tak Ada Dasar Hukum

• Kedua Tim Tampil Kuat, Skor 0-0 Tutup Babak Pertama PSM Makassar Vs Madura United

• Babak Pertama Tira Persikabo Vs Arema FC, Mendominasi Permainan, Singo Edan Unggul 0-1

Namun, Soepriyatno mengingatkan bahwa calon yang akan diusung Gerindra harus mengikuti proses penjaringan oleh partainya di masing-masing daerah. Di antaranya dengan mendaftar secara resmi di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra kabupaten/kota.

Dengan mendaftar secara resmi, pihaknya dapat mengetahui kapabilitas sekaligus keseriusan calon yang bersangkutan.

"Kami mencalonkan yang bisa berkomunikasi, bekerjasama, dan bisa menang," katanya kepada Tribunjatim.com.

Calon tersebut juga diharapkan dapat menjalin komunikasi dengan calon partai koalisi.

"Bakal calon kepala daerah juga punya kewajiban untuk berkomunikasi. Jadi, kewajiban mencari pasangan itu bisa dilakukan partai maupun si calon sendiri," jelasnya.

Untuk diketahui, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) bersiap membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah (pilkada) untuk 2020 mendatang. Berlangsung di 19 daerah, penjaringan Gerindra akan dibuka serentak pada 25 Oktober 2020 mendatang.

Soepriyatno menjelaskan bahwa keputusan tersebut menjadi rekomendasi dari Rapat Pimpinan Nasional DPP Gerindra, 16 Oktober lalu.

"Satu di antara poinnya, kami diwajibkan membuka pendaftaran," kata Soepriyatno kepada Tribunjatim.com.

19 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di 19 kabupaten/kota penyelenggara pilkada tersebut akan menerima bakal calon dari berbagai latarbelakang. Bukan hanya dari kader internal, namun juga figur di luar partai.

Para figur di struktur partai yang ingin mencalonkan diri di pilkada pun diwajibkan untuk mengikuti pendaftaran.

"Misalnya ada Ketua DPC yang ingin maju, dia juga harus ikut pendaftaran," kata Sekretaris DPD Gerindra Jatim, Anwar Sadad ketika dikonfirmasi terpisah.

Rencananya, pendaftaran akan dibuka selama 20 hari. Terhitung sejak 25 Oktober hingga 15 November.

Selama pendaftaran, DPC diwajibkan untuk menerima pendaftaran sekaligus memeriksa kelengkapan. Namun, Sadad masih enggan merinci berkas pendaftaran yang harus dilengkapi para pendaftar.

Selanjutnya, berkas pendaftaran akan disampaikan kepada pengurus DPD Gerindra Jatim. Hasil pendaftaran diserahkan kepada DPD untuk dilakukan evaluasi dan verifikasi.

"Kami akan melakukan pertimbangan-pertimbangan. Tugas kepada DPD ini juga menjadi salah satu poin keputusan di Rapimnas," tegas Sadad yang juga Anggota Fraksi Gerindra di DPRD Jatim ini.

Hasil dari pertimbangan dan verifikasi di pengurus provinsi selanjutnya akan diserahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP). DPP akan mengambil keputusan akhir rekomendasi partai. (bob/Tribunjatim.com)