2500 Lebih Guru MI di Blitar Mengeluh Belum Terima TPP Empat Bulan, Begini Klaim Kemenag
Guru madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Blitar harus kembali mengeluh lantaran tak terima TPP 4 Bulan terakhir
Penulis: Imam Taufiq | Editor: Anugrah Fitra Nurani
lihat foto
TRIBUNJATIM.COM, BLITAR - Guru madrasah di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Blitar harus kembali mengeluh.
Jika kapan hari, terjadi kegaduhan terkait dugaan pungli uang tunjangan guru agama, kini mereka dikeluhkan dengan belum cairnya uang tunjangan pendidik profesional (TPP).
Sebanyak 2.828 guru Madrasah Ibtida'iyah (MI) itu mengeluhkan belum terima satupun TPP dalam empat bulan terakhir.
Padahal TPP menjadi satu yang dinanti-nanti karena bisa dijadikan uang tambahan buat kebutuhan hidup.
(Pemkot Madiun Luncurkan 75 Perpustakaan Digital, Aplikasi Berbasis Sekolah dan Perguruan Tinggi)
Sebab, mereka menerima sesuai besar gaji yang diterimanya setiap bulan.
Misalnya, guru madrasah dengan golongan III C, maka akan mendapatkan tunjangan Rp 3 juta atau sesuai besaran gajinya setiap bulan.
Untuk golongan paling rendah atau 2A, semisal tukang kebun, maka akan menerima TPP Rp 1,8 juta per bulan.
"Uang itu (TPP) sangat kami harapkan karena buat kebutuhan sehari-hari, misalnya buat makan di sekolah karena sekarang pulangnya rata-rata sore hari," ucap seorang guru yang tak mau disebut namanya.
"Lah, kalau uang tunjangan itu tak keluar-keluar, maka kami kadang ya nggak sangu atau ngutang di kantin sekolah," ucapnya pada Selasa (29/10/2019)
Yang membuatnya gelisah itu, tak ada kepastian kapan TPP itu akan dicairkan.
Para guru mengau sering menanyakan hal ini ke pihak sekolah. Namun, juga tak ada jawaban yang jelas.
"Masak, kami harus ramai-ramai menanyakan ke kantor Kemenag, malah bisa salah paham karena kami dianggap mau demo," ungkapnya.
(Maju Jadi Bakal Calon Bupati Lamongan, Sholahuddin Janji Waqafkan 5 Tahun Gajinya)
Menanggapi hal itu, Hamim Thohari, Kasi Penma (Pendidikan Madrasah) Kemenag Kabupaten Blitar mengatakan, memang ada keterlambatan pencairan TPP tahun ini.
Alasannya, karena staf yang mengurusi keuangan di Kemenag itu banyak yang baru, sehingga harus adaptasi.
Hal ini malah dipertanyakan para guru.
