Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Paparkan Konsep Kebijakan ‘No One Left Behind’ di Forum World Bank

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menyampaikan paparan tentang kebijakan yang dirancang oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan mengedepankan konsep 'no one left behind' (tidak boleh ada yang tertinggal).

Konsep 'no one left behind' diungkapkan Emil Elestianto Dardak saat menjadi pembicara pada acara Forum World Bank East Asia Pacific Social Development Driving Impact in middle-income countries, di The Renaissance Bali Uluwatu Ressort, Kabupaten Badung, Bali, Senin (4/11/2019).

Emil Elestianto Dardak menjelaskan, konsep 'no one left behind' dibangun karena selaras dengan prinsip yang diusung oleh Sustainable Development Goals (SDGs).

• Service Center & Store Realme Resmi Dibuka di WTC Surabaya, Ada Layanan Service Sehari Beres!

Dalam pelaksanaannya Pemerintah Provinsi Jawa Timur melibatkan semua pemangku kepentingan tanpa meninggalkan satu pun untuk bisa memberikan manfaat bagi semua, terutama yang rentan.

“Prinsipnya saya bersama ibu Gubernur (Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa) ingin bahwa jangan sampai ada yang tertinggal. Karenanya, dalam perencanaan kami fokus pada program yang memberikan signifikansi pada penyejahteraan rakyat,” tutur Emil Elestianto Dardak.

Emil Elestianto Dardak menambahkan, program ini juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang berada di level bawah agar bisa lebih mandiri dan lebih sejahtera.

Salah satu programnya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) Plus.

Program Keluarga Harapan (PKH) Plus memberikan perhatian khusus kepada lansia terlantar, perempuan kepala keluarga rentan, dan penyandang disabilitas.

“Program Keluarga Harapan (PKH) Plus ini diberikan kepada kelompok lainnya dan para penerima lainnya agar mereka bisa hidup layak dengan sejahtera dalam usianya yang sudah senja,” tukas Emil Elestianto Dardak.

Emil Elestianto Dardak  juga menambahkan bahwa World Bank juga telah membantu pemerintah Indonesia untuk memperluas bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Plus.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggagas penyediaan layanan kesehatan gratis berkualitas (Tantistas) untuk memberikan akses kesehatan lebih luas bagi masyarakat di pedesaan.

Serta untuk memberikan layanan kesehatan di kepulauan dan kunjungan dokter spesialis ke daerah kepulauan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah melaksanakan program pendidikan gratis berkualitas (Tis Tas) dengan menggratiskan biaya SPP untuk jenjang SMA/SMK untuk sekolah negeri dan subsidi untuk sekolah swasta.

Oleh karena itu, para pelajar usia sekolah diharapkan dapat menuntaskan pendidikan belajar 12 tahun.

“Program pendidikan gratis berkualitas (Tis Tas) ini sendiri, juga dirancang untuk bisa meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jatim yang berada di rangking 15 se Indonesia. Terlebih, rata-rata lama sekolah masyarakat Jatim sekitar 7,34, yang artinya rata-rata kelas 2 SMP sudah drop out,” terang mantan Bupati Trenggalek ini.

• Januari-Septemper 2019, Brio Satya Sumbang Penjualan Terbesar Honda di Jatim, Bali & Nusa Tenggara