Banyak Typo, Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS di Lamongan Ditunda
Pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS) sementara tidak dilanjutkan DPRD Lamongan
Penulis: Hanif Manshuri | Editor: Anugrah Fitra Nurani
lihat foto
Yuhronur mengakui angka tinggi dana usulan eksekutif untuk poros desa, karena pasukannya memprioritaskan menyelesaikan jalan jalan yang rusak.
"Jadi dana banyak ke prioritas jalan,"katanya.
Sedang Dana Desa (DD) bisa menjadi pendamping, meski tidak harus keseluruhan. Soal sulan pokok pikiran (pokir) dewan, menurutnya sudah diakomodir.
Hanya saja belum masuk di konsep KUA, dan menunggu usulan dewan.
"Jangan ada persepsi - persepsi," tandasnya.
(Disebut Gunakan APBD Untuk Sosialisasi Pilwali Surabaya, Eri Cahyadi : Untuk Apa Ditanggapi)
Diberitakan sebelumnya, LKAP Lamongan mengaku menemukan kejanggalan dalam RAPBD 2020.
Ketua LKAP Lamongan Jawa Timur, Khoirul Huda memastikan telah menemukan kejanggalan dalam RAPBD tersebut.
Huda, yang juga mantan Ketua Anshor Lamongan mengungkapkan, ada ketimpangan pada usulan anggaran yang perlu diluruskan.
Termasuk alokasi dana yang tidak seimbang diantara dinas.
Dana untuk poros desa yang begitu tinggi, itu berarti tidak mempertimbangkan adanya dana desa (DD) yang bisa dioptimalkan.
Dan tidak harus menggunakan dana APBD.
Reporter: Surya/Hanif Manshuri
(Politisi Gerindra Sebut William Aditya Sarana PSI Tak Punya Tata Krama Unggah APBD DKI ke Medsos)
