Polemik KPBU untuk RS Krian Memanas, Ketua DPRD Sidoarjo Siap Dipenjara

Polemik rencana pembangunan rumah sakit di Krian Sidoarjo semakin memanas. Semua pihak sepakat rumah sakit harus segera dibangun, tapi mereka berbeda

M Taufik/Surya
Suasana FGD terkait rencana pembiayaan rumah sakit dengan KPBU di gedung DPRD Sidoarjo, Senin (18/11/2019) 

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Polemik rencana pembangunan rumah sakit di Krian Sidoarjo semakin memanas. Semua pihak sepakat rumah sakit harus segera dibangun, tapi mereka berbeda pendapat soal skema pendanaan.

Pemkab Sidoarjo ngotot membangun lewat skema KPBU atau kerjasama dengan pihak ketiga. Tapi sebagian anggota DPRD Sidoarjo dan sejumlah kalangan menilai rumah sakit sebaiknya dibangun dengan APBD.

Dewan sudah membentuk Pansus (panitia khusus) untuk menentukan langkah, apakah setuju KPBU atau tidak. Nah, di sela pansus berjalan, dewan menggelar FGD (fokus group discussion) dengan mengundang para pakar, Forkopimda, dan sejumlah pihak terkait.

"Sebelumnya, teman-teman juga sudah kunker ke beberapa daerah, berkonsultasi dengan lembaga dan institusi terkait, melakukan kajian, dan sekarang menggelar FGD. Ini dilakukan sebelum dewan menjawab surat bupati, apakah setuju atau tidak dengan skema KPBU," ujar M Usman, Ketua DPRD Sidoarjo di sela acara.

Baru Beli Setahun, Motor Anak Kos Surabaya Raib Digondol Maling, Padahal Diberi Alarm dan Digembok

Ditinggal Istrinya Jual Sayur, Kakek Bojonegoro 5 Kali Cabuli Gadis di Bawah Umur, Imingi Uang Jajan

Nenek di Jombang ini Nekat Nyopet HP, Kini Nginap di Bui

 

Pihaknya berharap, Pansus segera menyelesaikan tugasnya. Kemudian dewan menyampaikan jawaban, apakah setuju atau tidak dengan KPBU.

Yang mengagetkan, di acara itu Usman menunjukkan sebuah surat pernyataan bermaterai yang telah ditandatanganinya. Isinya, menyatakan siap bertanggung jawab penuh jika ada implikasi hukum.

"Kalau nanti dalam paripurna disetujui, jika ke depan ada implikasi hukum, saya siap bertanggung jawab. Saya saya yang dipenjara, jangan anggota dewan lainnya," kata Usman sambil menunjukkan surat pernyataannya.

Ya, persoalan hukum memang menjadi salah satu pertimbangan sejumlah anggota dewan. Seperti diungkap Ali Sutjipto, anggota Pansus KPBU di sela acara tersebut.

"Selisih anggarannya terlalu besar. Di daerah lain rumah sakit dengan tipe yang sama anggarannya di bawah Rp 100 miliar, tapi ini sampai Rp 300 miliar lebih," jelasnya.

Kondisi itu menurut dia perlu pertimbangan lebih. Jangan sampai, sekarang menyetujui, di kemudian hari malah jadi urusan hukum.

Halaman
12
Penulis: M Taufik
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved