Polemik KPBU untuk RS Krian Sidoarjo Memanas, KPBU Harusnya Sudah Selesai

Tahun lalu kan sudah disepakati Pemkab dan DPRD Sidoarjo pembangunan menggunakan APBD. Sudah menjadi perda dan dananya juga sudah dialokasikan Rp 120

M Taufik/Surya
Suasana FGD terkait rencana pembiayaan rumah sakit dengan KPBU di gedung DPRD Sidoarjo, Senin (18/11/2019) 

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Polemik rencana pembangunan rumah sakit di Krian Sidoarjo semakin memanas. Semua pihak sepakat rumah sakit harus segera dibangun, tapi mereka berbeda pendapat soal skema pendanaan.

Pemkab Sidoarjo ngotot membangun lewat skema KPBU atau kerjasama dengan pihak ketiga. Tapi sebagian anggota DPRD Sidoarjo dan sejumlah kalangan menilai rumah sakit sebaiknya dibangun dengan APBD.

Dalam FGD itu, sejumlah pihak juga menyampaikan uneg-unegnya terkait skema KPBU. Termasuk undangan dari DPR RI, LSM, dan beberapa pihak lain.

Rahmad Muhajirin, anggota Komisi III DPR RI bahkan menyebut seharusnya urusan KPBU sudah selesai. Sudah tidak perlu dibahas karena hanya menghabiskan waktu.

"Tahun lalu kan sudah disepakati Pemkab dan DPRD Sidoarjo pembangunan menggunakan APBD. Sudah menjadi perda dan dananya juga sudah dialokasikan Rp 120 miliar," kata politisi Gerindra tersebut.

Pihaknya menganggap aneh, sudah disepakati jadi Perda dan ada dana APBD-nya.

Polemik KPBU untuk RS Krian Memanas, Ketua DPRD Sidoarjo Siap Dipenjara

Baru Beli Setahun, Motor Anak Kos Surabaya Raib Digondol Maling, Padahal Diberi Alarm dan Digembok

PENGAKUAN Siswi 10 Tahun di Sidoarjo Nyaris Diculik Ojek Online, Pulang Takut Dibuntuti Mobil

"Kalau tidak diserap, kan masuk kategori pengingkaran ini," tukasnya kepada Tribunjatim.com.

Dia justru bertanya, sebenarnya siapa yang menghambat pembangunan rumah sakit ini. Demikian halnya terkait kerjasama dengan PT SMI, Kemenkeu, dan sebagainya, disebutnya perlu evaluasi.

"Kita semua sepakat rumah sakit perlu dibangun. Tapi sudah ada anggaran, kok tidak dilaksanakan. Malah menghabiskan energi dengan membahas KPBU. Toh, APBD Sidoarjo cukup besar dan mampu," tandasnya kepada Tribunjatim.com.

Insyafiyah, perwakilan dari Kemenkeu yang juga hadir di acara ini mengakui bahwa memang sudah ada penandatangan perjanjian dengan Pemkab Sidoarjo.

"Tugas kami memberi fasilitas dan sebagai regulator. Jadi kami bukan yang punya proyek ini," ungkap dia.

Pihaknya berharap, skema KPBU dipakai Sidoarjo. Dan sejauh ini, secara nasional sudah ada sembilan daerah yang mengajukan.

Sementara Efrad sebagai perwakilan PT SMI menyampaikan bahwa anggaran besar itu karena terkait berbagai resiko, dan bangunan atau sebagainya lebih berkualitas.

"Kalau dibandingkan, kami minta dengan yang sebanding. Jangan membandingkan anggaran dengan tipe dan kondisi rumah sakit yang di bawahnya," kata Efrad.

Tapi mayoritas yang bersuara di acara itu, menyebut bahwa nilai Rp 300 M terlalu optimis untuk Rumah Sakit tipe C di Sidoarjo barat.(ufi/Tribunjatim.com)

Penulis: M Taufik
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved