Honor KPPS Pilwali Kota Blitar 2020 Naik, Anggota Digaji Rp 850 Ribu, Cek Rincian Lengkapnya!

TRIBUNJATIM.COM, BLITAR - Honor untuk badan ad hoc KPU Kota Blitar pada Pilwali Kota Blitar 2020 naik.

KPU Kota Blitar mengalokasikan anggaran sekitar Rp 3 miliar untuk membayar honor badan ad hoc di Pilwali Kota Blitar 2020.

"Untuk anggaran kenaikan honor badan ad hoc kami sudah tidak masalah. Anggarannya sudah masuk di NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah). Khusus untuk honor badan ad hoc kami alokasikan Rp 3 miliar," kata Ketua KPU Kota Blitar, Choirul Umam, Jumat (22/11/2019).

Badan ad hoc KPU di Pilwali Kota Blitar itu terdiri atas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih).

• Ketua Partai Berkarya Usman Hakim Maju Pilwali Surabaya Jalur Independen, Gandeng Kades Pasarenan

Berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor S-735/MK.02/2018 tanggal 7 Oktober 2019, semua honor untuk badan ad hoc Pilwali Kota Blitar 2020 naik.

Rinciannya, untuk honor Ketua PPK naik Rp 350.000 dari sebelumnya Rp 1,85 juta/bulan menjadi Rp 2,2 juta/bulan.

Sedangkan honor untuk anggota PPK naik Rp 300.000 dari sebelumnya Rp 1,6 juta/bulan menjadi Rp 1,9 juta/bulan.

Honor untuk ketua PPS juga naik Rp 300.000 dari sebelumnya Rp 900.000/bulan menjadi Rp 1,2 juta/bulan.

Honor untuk anggota PPS naik dari Rp 850.000/bulan menjadi Rp 1,15 juta/bulan.

"Masa kerja PPK pada Pilwali Kota 2020 hanya 10 bulan, sedangkan masa kerja PPS hanya sembilan bulan. Masa kerjanya lebih pendek dibandingkan Pemilu 2019, sekitar satu tahun," ujar Umam.

• Rincian Gaji Terbaru PNS 2019, DKI Jakarta akan Terima Gaji hingga Rp 20 Juta per Bulan

Kenaikan paling tinggi terlihat pada honor tenaga KPPS.

Honor untuk ketua KPPS naik 64 persen dari sebelumnya Rp 550.000 menjadi Rp 900.000.

Sedangkan honor anggota KPPS naik 70 persen dari Rp 500.000 menjadi Rp 850.000.

Honor untuk petugas pengaman TPS juga naik dari Rp 400.000 menjadi Rp 650.000.

"Tapi, honor untuk Linmas pengaman TPS ikut di Pemkot Blitar," kata Umam.

Dikatakannya, kenaikan honor untuk badan ad hoc itu otomatis membuat aloaksi anggaran Pilwali Kota Blitar 2020 di KPU Kota Blitar membengkak.

• UMK Surabaya 2020 4,2 Juta, Perusahaan Tak Mampu Gaji Buruh Sesuai Standar Bisa Ajukan Penangguhan

Awalnya, KPU Kota Blitar mengusulkan anggaran untuk pelaksanaan Pilwali Kota Blitar 2020 sekitar Rp 13 miliar.

Dengan adanya kenaikan honor badan ad hoc, KPU mengusulkan anggaran Pilwali Kota Blitar 2020 sebesar Rp 16,6 miliar.

Dari usulan itu, Pemkot Blitar menyetujui anggaran Pilwali untuk KPU Kota Blitar sebesar Rp 16 miliar.

"Saat penandatanganan NPHD, anggaran Pilwali 2020 untuk KPU Kota Blitar disetujui Rp 16 miliar. Dari total itu, sekitar Rp 3 miliar khusus untuk honor badan ad hoc. Alokasi anggaran untuk badan ad hoc naik dari sebelumnya sekitar Rp 2 miliar sekarang menjadi Rp 3 miliar," katanya.

Sekadar diketahui, Kota Blitar memiliki tiga kecamatan dan 21 kelurahan.

• UPDATE UMK Jatim 2020, Surabaya Tertinggi, Daerah Lain Ada yang di Bawah Rp 2 Juta, Cek Daftarnya

Jumlah PPK yang dibutuhkan 15 orang dengan rincian di masing-masing kecamatan lima orang.

Sedang tenaga PPS dibutuhkan sebanyak 63 orang dengan rincian di masing-masing kelurahan tiga orang.

Untuk tenaga KPPS dibutuhkan sebanyak 2.177 orang untuk 311 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Kota Blitar.

Rencananya, perekrutan PPK dan PPS akan dilaksanakan pada Januari 2020. (Surya/Samsul Hadi)