Adakan Sekolah Kader dan Desa Anti Politik Uang, Bawaslu Ajak Masyarakat Awasi Pilbup Gresik 2020

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gresik menggalang partisipasi masyarakat milenial dan masyarakat umum.

Kegiatan yang berlangsung Kamis (28/11/2019) itu untuk meningkatkan pengawasan pemilihan unum Bupati - Wakil Bupati Gresik 2020.

Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik, Imron Rosyadi mengatakan, kegiatan Bawaslu untuk meningkatkan pengawasan partisipasi masyarakat.

Untuk itu, Bawaslu RI mengadakan sekolah kader secara berjenjang, mulai tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

Peserta sekolah kader ini berasal dari masing-masing kecamatan, perwakilan organisasi kepemudaan dan organisasi masyrakat. Total peserta ada 50 orang.

"Harapannya, alumni sekolah kader ini ikut partisipatif dalam pengawasan di masyarakat," kata Imron.

Sementara untuk pertisipasi masyarakat umum, Bawaslu Kabupaten Gresik akan membentuk desa anti politik uang. Beberapa desa akan menjadi percontohan untuk deklarasi desa anti politik uang.

"Kemarin sudah ada desa yang disosialisasi, berikutnya ke tiga desa lainnya. Baru dideklarasikan sebagai desa anti politik uang dan dilakukan noto kesepemahaman atau MOU," kata Syafik Jamhari, Komisioner Bawaslu Bidang Pengawasan.

• Pria Surabaya Gasak Motor Pakai Kunci T di Jetis, Kepergok Warga Langsung Dibogem sampai Babak Belur

• Pendaftar Akun CPNS 2019 Mencapai Lebih dari 5 Juta, Tapi 10 Instansi Ini Masih Nol Pendaftar

Pasalnya, tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati Gresik sudah dimulai. Gelaran tersebut untuk memilih Bupati- wakil Bupati Gresik periode 2021-2026.

Masing-masing penyelenggara Pemilu sudah menerima dana hibah dari Pemkab Gresik. Anggaran untuk Pilkada Gresik 2019-2020 yang diterima KPU Kabupaten Gresik Rp 74 Miliar.

Anggaran sebesar itu digunakan untuk honor badan adhoc. Mulai dari Komisioner KPU Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemingutan Suara (PPS) sampai ke Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Petugas PPK ada 18 Kecamatan, PPS ada di 330 Desa dan 26 Kelurahan.

• Tanggapi Kenaikan Iuran BPJS di Awal 2020, Bupati Sampang Anggarkan Dana Rp 50 Miliar

• Bakal Ada Kenaikan Harga, Tiket Madura United Vs Persebaya akan Dijual Offline pada H-1 Laga

"Dari Rp 74 Miliar ini kebanyakan digunakan untuk honor badan adhoc," kata Ketua KPU Kabupaten Gresik Akhmad Roni, Minggu (3/11/2019).

Selain anggaran untuk gaji, anggaran sebesar itu juga digunakan untuk pengadaan kotak suara dan bilik suara.

Sebab, kotak dan bilik suara saat pemilu secara serentak kemarin tidak bisa digunakan, sebab terbuat dari kardus.

"Iya termasuk untuk kotak suara," imbuhnya.

Sementara anggaran untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gresik dalam Pilkada Kabupaten Gresik, diberi dana hibah sebanyak Rp 17,1 Miliar.(SURYA/Sugiono)