PWNU Jatim Siagakan Pasukan Inti Korps Pengawal Kiai, Antisipasi Penolakan Pengajian Kiai NU
PWNU Jawa Timur mengintruksikan agar GP Ansor, Banser dan Pagar Nusa (PN) untuk menyiagakan pasukan inti korps pengawal kiai.
Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti | Editor: Elma Gloria Stevani
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengintruksikan agar GP Ansor, Banser dan Pagar Nusa (PN) untuk menyiagakan pasukan inti korps pengawal kiai.
Hal ini untuk mengantisipasi adanya penolakan kiai-kiai dari Nahdlatul Ulama (NU) yang akan melakukan pengajian pasca polemik ceramah Gus Muwafiq yang ditentang Front Pembela Islam (FPI).
"Kita menganggap dinamika Gus Muwafiq ini sudah selesai dengan klarifikasi yang beliau sampaikan, sangat cukup," ucap Wakil Ketua PWNU Jatim KH Abdussalam Sokhib, Kamis (5/12/2019).
• Terbongkarnya Sindikat Pembuat Uang Palsu Senilai Rp 650 Juta di Jember, Sudah Beredar ke Masyarakat
Meski begitu, Gus Salam, sapaan akrab KH Abdussalam Sokhib menghormati jika ada pihak-pihak yang menginginkan melanjutkannya ke ranah hukum.
"Karena kita berada di negara hukum dan setiap warga negara punya hak untuk melimpahkan respons-respons selama itu berada di koridor hukum," lanjut KH Abdussalam Sokhib.
• Aksi Pencurian Motor Skutik di Perumahan Sidoarjo Terekam CCTV, Pelaku Rusak Gembok Pagar Rumah
Pihaknya mengingatkan jangan sampai ada tindakan-tindakan yang mencegah atau menghalangi pengajian yang dilakukan oleh Gus Muwafiq dan kiai-kiai NU yang lain, karena hal tersebut adalah pelanggaran hukum.
"Jika ada penghadangan pengajian yang dilakukan oleh kiai-kiai NU maka sudah menjadi tanggung jawab kita semua sebagai kader NU untuk melawan itu," lanjut Pengasuh Ponpes Denanyar Jombang ini.
Pihaknya juga mewanti-wanti terhadap adu domba yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Lakukan hal-hal yang dibutuhkan dengan catatan berkoordinasi dengan pihak aparat namun apabila pihak aparat mungkin kurang cepat maka silakan melakukan hal yang diperlukan selama berada di koridor hukum dan meminta pertimbangan kiai struktural dan kultural NU terlebih dahulu di daerahnya masing-masing," pungkasnya.
• Ujian Fiqih Madrasah Bermuatan Khilafah, PWNU Jatim: Kemenag Jangan Cuma Wacana Berangus Radikalisme
