Ujian Fiqih Madrasah Bermuatan Khilafah, PWNU Jatim: Kemenag Jangan Cuma Wacana Berangus Radikalisme
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur meminta Kementerian Agama serius dan tidak hanya berwacana dalam memberangus radikalisme.
Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti | Editor: Elma Gloria Stevani
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur meminta Kementerian Agama serius dan tidak hanya berwacana dalam memberangus radikalisme.
Pernyataan tersebut dilontarkan Wakil Ketua Tanfidziah PWNU Jatim KH Abdussalam Sokhib merespon munculnya soal ujian bermuatan radikalisme dan khilafah pada Penilaian Akhir Semester (PAS) Tingkat Madrasah Aliyah se-Wilayah Kerja Kediri Utara pada mata pelajaran (mapel) Fiqih Kelas XII/ IPA-IPS-Bahasa-Agama.
"Tentu kami menyayangkan karena ini insiden sudah berulangkali dan ini harusnya menjadi pelajaran bagi kita semua," ucap Gus Salam, sapaan KH Abdussalam Sokhib, Kamis (5/12/2019) di Kantor PWNU Jatim, Jalan Masjid Al Akbar Timur Surabaya.
• Aksi Pencurian Ponsel Libatkan Putri Kandung Terekam CCTV, Sang Ayah Bertugas Mengelabui Korban
Menurut KH Abdussalam Sokhib, gerakan radikalisme tidak berhenti dengan bubarnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Hal ini dibuktikan dengan masih adanya pemikiran tentang khilafah dan bahkan di instansi pemerintah.
"Sumbernya itu siapa, karena yang membuat soal itu ada panduannya dan yang bikin panduan itu siapa jangan kita hanya menyalahkan pembuat soalnya," lanjut KH Abdussalam Sokhib.
Sebagaimana yang kita ketahui, soal tersebut merupakan soal di Madrasah Aliyah (MA) yang berada di bawah naungan Kementerian Agama.
• Modus Pencurian Ponsel Libatkan Putri Kandung Berusia 7 Tahun, Sang Ayah Akan Dikenai Pasal Berlapis
PWNU Jatim meminta agar Kementerian Agama serius menangani kasus ini.
"Jangan hanya wacana memberangus radikalisasi dan pemikiran yang radikal. Tapi action, segera deteksi dan melakukan gerakan yang konkret untuk mempersempit gerakan radikalisme ini," pungkasnya.
Lantas bagaimana pendapat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur soal ujian fiqih Madrasah Aliyah wilayah kerja Kediri Utara yang memuat soal Khilafah?
Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menjelaskan kronologi beredarnya soal ujian fiqih Madrasah Aliyah wilayah kerja Kediri Utara yang memuat soal Khilafah.
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Provinsi Jawa Timur, Akhmad Sruji Bahtiar mengatakan, pembuatan soal ini berdasarkan kesepakatan dari 10 kepala Madrasah Aliyah yang berada di wilayah kerja Kediri Utara.
• Bocah 7 Tahun Berhenti Sekolah karena Diajak Ayahnya Mencuri Ponsel 7 Kali di Surabaya
"Para kepala Madrasah Aliyah itu kemudian memerintahkan waka kurikulum untuk menunjuk siapa yang pantas dan siapa yang berkompeten dalam pembuatan dan penyusunan soal ujian fiqih tersebut. Dan hasil dari rekomendasi waka kurikulum itu diberikan ke kepala Madrasah Aliyah dan kepala Madrasah Aliyah kemudian menugaskan untuk membuat soal," ujar Akhmad Sruji Bahtiar saat ditemui wartawan TribunJatim.com, Kamis (5/12/2019).
Akhmad Sruji Bahtiar menjelaskan, bahwa ada kesepakatan yang tidak tertulis di mana ada beberapa orang ditunjuk menjadi sekretariat untuk mengecek dan menelaah soal yang telah dibuat oleh penyusun.
