DPRD Jatim: Penghapusan UN Jadi Momentum Kembangkan Karakter Siswa
DPRD Jawa Timur mendukung rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim yang akan menghapus Ujian Nasional (UN) mulai 2021 mendatang.
Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Yoni Iskandar
lihat foto
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - DPRD Jawa Timur mendukung rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim yang akan menghapus Ujian Nasional (UN) mulai 2021 mendatang.
Penghapusan UN menjadi momentum untuk mengubah paradigma belajar siswa.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih menjelaskan bahwa selama ini fokus pendidikan siswa sedikit banyak untuk mempersiapkan UN.
Sehingga, beberapa materi hingga mata pelajaran di luar UN seringkali dikesampingkan.
"Selama ini, anak-anak difokuskan belajar untuk menghadapi ujian, bukan untuk mendapatkan nilai atau memiliki kemampuan," kata Hikmah kepada Surya.co.id ketika dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (12/12/2019)
"Sehingga, materi yang tidak masuk UN, dianggap tidak penting. Padahal, materi itu belum tentu tidak penting untuk kehidupan siswa kelak," katanya.
Dengan dihapuskan UN, pihaknya berharap pendidikan juga akan mengutamakan pengembangan karakter siswa.
• Tahun 2020 Jadi Tahun Terakhir Pelaksanaan UN, Ini Kata Mendikbud Nadiem Makarim Soal Pengganti UN
• Mendikbud Nadiem Makarim Beberkan Alasan Hapus UN: Materi UN Terlalu Padat, Bikin Stres Guru & Siswa
• Nelayan Berharap Sungai Lamongan Gresik Segera Dikeruk, Dikhawatirkan Timbulkan Banjir
Hikmah yang juga politisi PKB ini berharap pendidikan harus bisa memberikan tatanan nilai dan membentuk perilaku.
Standar penilaian yang selama ini menjadi evaluasi pembelajaran diharapkan bisa menjadi dasar pengembangan siswa di samping standar kelulusan.
"Misalnya, ada anak A tidak bisa bekerja dalam tim. Maka guru memiliki kewajiban menaikkan soft skill agar siswa bisa belajar bekerjasama," katanya kepada Tribunjatim.com.
Hikmah menjelaskan bahwa penghapusan UN bukan merupakan agenda baru namun merupakan wacana lama.
Sebab, selama ini UN dinilai sebagai proses tidak berkeadilan.
"Sebenarnya tidak adil ketika kompetensi siswa dinilai dari alat tes melalui UN. Hasil belajar selama bertahun-tahun tidak cukup hanya diukur melalui UN," katanya kepada Tribunjatim.com.
Sebab menurutnya, pelaksanaan UN bisa juga bermasalah. Adanya permasalahan dalam UN akan mempengaruhi nilai ujian.
Sehingga, hal ini tentu tidak bisa menggambarkan hasil proses belajar mengajar selama bertahun-tahun di sekolah.
