Kilas Balik

Keputusan Telak Soeharto Saat Garuda Bangkrut 7 Tahun, 1 Orang Disuruh Selamatkan, Mafia 'Dibabat'

Pernah terjadi saat Garuda Indonesia nyaris dilanda kebangkrutan di era pemerintahan Soeharto.

Keputusan Telak Soeharto Saat Garuda Bangkrut 7 Tahun, 1 Orang Disuruh Selamatkan, Mafia 'Dibabat'
KOMPAS/PAT HENDRANTO dan Dok. Humas Kementerian Pariwisata
Soeharto dan Pesawat Garuda Indonesia. 

Langkah tegas Seoharto saat menghadapi krisis keuangan di Pertamina ini diceritakan oleh mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), JB Sumarlin.

JB Sumarlin menceritakan peristiwa itu terjadi pada 1975.

Saat itu, Pertamina sedang mengalami krisis keuangan.

Bahkan, krisis tersebut disebutnya bisa membangkrutkan negara.

TERJAWAB Teka-teki Lokasi Soeharto Berada Saat Malam G30S/ PKI Beraksi, Kabar Bersemedi Pun Terkuak

Oleh karena itu, Soeharto pun menugaskan JB Sumarlin untuk menyelesaikan masalah itu.

JB Sumarlin pun segera melakukan pengumpulan dan penyelidikan data.

Seusai melakukan pengumpulan dan penyelidikan data, JB Sumarlin segera melaporkannya kepada Soeharto.

Menurut JB Sumarlin, saat menghadapi masalah itu, Soeharto terlihat tetap tenang dan tidak panik saat menentukan langkah-langkahnya

"Akhirnya beberapa beban utang Pertamina bisa dikurangi. Sejumlah proyek yang tidak utama, dihentikan. Sejumlah proyek prioritas dilanjutkan dengan biaya yang masuk akal," ungkap JB Sumarlin.

Termasuk juga semua perjanjian yang tidak sempurna, mengganggu, dan membebani anggaran keuangan negara, dinegosiasikan ulang dan dibenahi.

"Hasilnya, nilai kontrak-kontrak perjanjian sipil dan utang dipegang, dari semula US$ 2,5 miliar bisa diperkecil jadi sekitar US$ 1 miliar.

Jabat Presiden, Soeharto Ramal Kondisi Indonesia pada Abad 21, Pengamat: Ramalan Soeharto Benar

Kontrak sewa beli tanker samudera dan tanker dalam negeri yang semula membebani Pertamina US$ 3,3 miliar, dibatalkan dengan biaya US$ 260 juta," terang JB Sumarlin.

Tak hanya itu, JB Sumarlin juga menganggap Soeharto melakukan langkah tegas lainnya.

Satu di antaranya adalah pembatalan pembelian pesawat kepresidenan seharga US$ 16 juta.

"Yang minta pembatalan justru Pak Harto sendiri," jelas JB Sumarlin.

Meski demikian, menurut JB Sumarlin tidak semua langkah strategis karena banyaknya beban utang itu diungkap ke masyarakat.

"Pak Harto tidak ingin pemberitaan yang lepas kontrol justru meresahkan masyarakat dan mengganggu proses negosiasi dengan pihak-pihak di luar negeri yang bertransaksi dengan Pertamina," tandas JB Sumarlin. (Putra Dewangga Candra Seta)

Penulis: Ani Susanti
Editor: Arie Noer Rachmawati
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved