Kekerasan Timpa Muslim Uighur, GUIB Jatim Minta Pemerintah Indonesia Lakukan Diplomasi dengan China

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sekretaris Jenderal Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jatim, Mochammad Yunus menyayangkan sikap pemerintah Indonesia yang tampak pasif melihat konflik di Uighur, Xinjiang, China.

Menurut Mochammad Yunus, ketidakhadiran Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kekerasan umat muslim di Uighur sangat mengecewakan rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam

"Rakyat Indonesia mayoritas beragam Islam, 88 persen. Ini ada ikatan ukhuwah islamiah, sesama saudara seiman dan seagama, jadi pasti rakyat ini kecewa," ucap Mochammad Yunus, Jumat (20/12/2019).

• Polresta Sidoarjo Gelar Pemeriksaan Kesehatan dan Tes Urine bagi Sopir Bus, Ini Tujuannya

• Adies Kadir Minta Pengawasan Lapas Ditingkatkan, Arteria Dahlan Soroti Pelayanan Hukum dan HAM

Mochammad Yunus menilai, Pemerintah Indonesia saat ini mempunyai hubungan yang sangat baik dengan China.

Sehingga diplomasi dan masukan-masukan dari Pemerintah Indonesia tentu akan sangat dipertimbangkan oleh pemerintah China, termasuk penyelesaian kekerasan umat Islam di Uighur yang tak kunjung usai.

• BBPJN VIII Masih Lakukan Perawatan untuk Jalan Raya Porong Sidoarjo

• Menyambut Hari Ibu, Warga Binaan Rutan Medaeng Menangis Haru Saat Sungkem dan Basuh Kaki Orang Tua

"Apalagi kan pemerintah ini sudah periode yang kedua dan semua sudah sepakat bahwa pemerintah saat ini adalah pimpinan seluruh rakyat Indonesia," ucap Mochammad Yunus.

Mochammad Yunus meminta transparansi dari pemerintah China untuk memberikan klarifikasi terkait duduk permasalahan hingga muslim di Uighur mendapatkan perlakuan kekerasan sedemikian rupa.

"Kalaupun memang di sana ada separatisme maka jangan digebyah uyah bahwa semuanya adalah persoalan separatis, karena fakta-fakta di lapangan ada camp konsentrasi dan mereka disekap di situ dan juga tidak boleh melaksanakan ibadah China harus transparan itu, kalau tidak transparan ini akan semakin menimbulkan kecurigaan," lanjut Mochammad Yunus.

Mochammad Yunus mengungkapkan, meskipun mayoritas penduduk China tidak beragama, tapi ketika ada sebagian masyarakat yang mempunyai agama baik Muslim, Budha, dan yang lain, maka negara harus tetap memberikan fasilitas.

"Ini adalah bagian implementasi Hak Asasi Manusia," pungkasnya.

• Kasus Amblesnya Jalan Gubeng, Jaksa: Kuatkan Dakwaan Lokasi Proyek Tak Pernah Ditanam Bentonit

• Demi Foya-Foya Rayakan Tahun Baru, 3 Pria Ini Curi Besi Galvalum di Pergudangan Margomulyo Surabaya

Diberitakan sebelumnya, Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jatim menyelenggarakan pertemuan terbatas.

Dalam pertemuan terbatas ini, Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jatim membahas persoalan kekerasan atas muslim Uighur di Xinjiang, China.

Lembaga di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur (MUI-Jatim) yang beranggotakan ormas-ormas Islam dan lembaga ke-Islaman di Jawa Timur ini menilai, pemerintah Republik Rakyat China (RRC) telah melakukan kekerasan, intimidasi, diskriminasi, penindasan, bahkan kekejaman atas muslim Uighur di Xinjiang, China.

"Pemerintah China secara sistematis melakukan kekerasan, indoktrinasi, intimidasi, diskriminasi, penindasan, penyiksaan, pengucilan, penyekapan, dan pelarangan ibadah atas muslim Uighur di Xinjiang, China, jika itu terjadi merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan melecehkan hukum internasional," ucap Sekretaris Jenderal Guib Jatim, Mochammad Yunus, Jumat (20/12/2019).

Selain itu, menurut Yunus hal tersebut bertentangan dengan Universal Declaration of Human Rights, karena kebebasan
beragama adalah hak asasi manusia yang paling mendasar sebagaimana diatur dalam international covenant on social and political rights atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Dari pertemuan tersebut Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jawa Timur telah menghasilkan beberapa poin penting, di antaranya:

1. Mendesak keras kepada pemerintahan Republik Rakyat China (RRC) agar mengklarifikasi secara transparan terhadap issue-issue pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi, berupa kekerasan, indoktrinasi, intimidasi, diskriminasi, penindasan, penyiksaan, pengucilan, penyekapan, dan pelarangan ibadah yang menimpa muslim Uighur di Xinjiang, China.

2. Mendesak pemerintah Republik Rakyat China (RRC) agar segera menghentikan segala bentuk pelanggaran
Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi serta menyelesaikan masalah muslim Uighur dengan baik serta damai, memberikan kebebasan untuk melaksanakan ibadah dan memelihara syiar ke-Islamannya

3. Mendesak Organisasi Kerja Sama negara Islam (OKI), Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia untuk melakukan upaya sistematis dalam rangka menyelamatkan muslim Uighur.

Dan bersikap tegas dalam memberikan tekanan terhadap pemerintah Republik Rakyat China (RRC) agar memberikan hak-hak sipil bagi muslim Uighur, dan secara khusus meminta kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk bersikap keras dan tegas terhadap Pemerintah Republik Rakyat China (RRC) serta professional dalam menjalin hubungan diplomatik

• Truk Kontainer Muat Mebel Kayu Terbakar di Depo Tanto Surabaya, Ada Dua Korban Alami Pendarahan Otak

• KRONOLOGI Truk Kontainer Bermuatan Mebel Kayu Terbakar di Depo Tanto III Surabaya, Karena Korek Api?

4. Mendesak kepada pemerintah Republik Indonesia agar bersikap tegas dalam upaya menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM, kekerasan, indoktrinasi, intimidasi, diskriminasi, penindasan, penyiksaan, pengucilan, penyekapan, dan pelarangan ibadah atas muslim Uighur di Xinjiang, China - sesuai dengan amanat UUD 1945 dan politik luar negeri Bebas Aktif.

Serta aktif berperan serta dalam menggalang diplomasi bagi penghentian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) atas muslim Uighur dan kasus-kasus lainnya, Diamnya pemerintah Indonesia atas tragedi ini sangat mengecewakan rakyat
Indonesia.

5. Menyerukan Kepada umat Islam sedunia umumnya dan khususnya Umat Islam Indonesia untuk melakukan gerakan solidaritas dengan menyalurkan bantuan bagi Muslim Uighur melalui Infaq Jum'at untuk Muslim Uighur, Qunut Nazilah.

6. Mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi atas manuver pihak tertentu yang ingin memanfaatkan momentum ini untuk kepentingan politik praktis sesaat dan upaya adu domba di antara umat Islam di Indonesia.

• Rayu Machfud Arifin Maju Pilwali Surabaya 2020, Ketua PAN Jatim:Tiket PAN untuk Mantan Kapolda Jatim

• Adies Kadir Minta Pengawasan Lapas Ditingkatkan, Arteria Dahlan Soroti Pelayanan Hukum dan HAM