Riset PWPM Jawa Timur: 13 Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berpotensi Terjebak Politik Dinasti
PWPM jatim menyelenggarakan riset politik jelang Pilkada Serentak 2020. Hasilnya, ada 13 kabupaten/kota berpotensi besar praktikkan politik dinasti.
Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti | Editor: Hefty Suud
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pengurus Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur (PWPM Jatim) menyelenggarakan riset politik menjelang Pilkada Serentak 2020.
Riset politik ini dilaksanakan pada 1-14 Nopember 2019 dengan melibatkan populasi responden sebanyak 1066 orang, dengan tingkat toleransi (standart of error / d ) 3 % dan tingkat kesalahan (α) penelitian sebesar 3%.
Teknik pengambilan sample memakai Multi-stage Random Sampling. Dimana, lokasi diambil di 19 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2020.
• Doa-doa Natal yang Bisa Dipanjatkan saat Hari Natal Rabu, 25 Desember 2019
• Diduga Korsleting Listrik, Toko Helm di Taman Sidoarjo Ludes Terbakar
Dari masing-masing kabupaten/kota diambil 4-5 kecamatan untuk dijadikan sample penelitian secara proporsional, melalui metode on call pada responden.
Selain itu, PWPM Jatim juga menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap tokoh kunci di 19 Kabupaten/Kota serta diperkuat dengan studi pustaka untuk menguraikan persoalan yang diangkat dalam penelitian politik dan demokrasi lokal.
"Temuan kami yang cukup menarik ada 13 kabupaten/kota dari 19 kabupaten/kota yang berpotensi besar mempraktikkan politik dinasti," ucap Ketua Tim Riset PWPM Jatim, Satria Unggul, Senin (23/12/2019) malam.
13 daerah tersebut antara lain, Kab.Sumenep, Kota Surabaya, Kab.Banyuwangi, Kota Blitar, Kab. Mojokerto, Kab.Ngawi, Kab.Tuban, Kab.Lamongan, Kab. Pacitan, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik, Kab. Kediri, dan Kab. Trenggalek.
• Hotman Sebut Keluarga Ada yang Tak Dapat Warisan, Agustianne Terdiam ‘Dingin’, Anak-anaknya Geli
• Harga Bawang Merah Jawa Timur Melonjak, Asal Probolinggo Paling Mahal, Pembeli Beralih ke Nganjuk
Satria menjelaskan Politik dinasti disini dipahami bukan hanya berkaitan dengan hubungan keluarga tetapi juga dipahami sebagai hubungan patron dan kleintenisme (transaksional) yang berhubungan dengan usaha mempertahankan kekuasaan.
Pemetaan ini menurut Satria akan mempengaruhi preferensi politik atau pilihan politik pada struktur masyarakat di 19 kabupaten/kota di Jawa Timur.
Dalam riset tersebut juga disebutkan, sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya Politik dinasti di 13 daerah tersebut
Faktor yang pertama adalah Kepala daerah sebelumnya mapan secara ekonomi, sehingga bisa melancarkan politik kleintenisme.
• Kalahkan Persebaya Junior 1-0, PSBK Peta Genggam Trofi Piala Soeratin U-15
• Anggota Komisi VII DPR RI Beri Respon Progam B30, ini Tujuannya
Lalu yang kedua memiliki trah/keturunan sebagai pemimpin.
"Banyak masyarakat yang percaya, jika kepala daerahnya bukan keturunan orang ini, maka masyarakat disitu tidak akan sejahtera," ucap Satria.
Yang ketiga adalah pertimbangan keberlangsungan pembangunan daerah yang dinilai mampu dilanjutkan oleh calon penerus.